Hakim tidak memiliki pilihan untuk menghentikan perkara, sebab tidak ada aturan yang mengatur demikian dalam KUHAP. Dalam hal ini, hakim hanya memiliki peranan ketika terjadi perdamaian di antara korban dan terdakwa.

Ketika terjadi konflik dalam tubuh partai atau antara partai dengan lembaga negara lain, penyelesaian hukum harus berpijak pada asas due process of law, bukan opini publik atau tekanan massa.

Jika hukum dan keadilan mampu saling mendekat, maka masyarakat akan merasa bahwa sistem hukum bukan hanya ruang formal, tetapi rumah tempat mereka berlindung.

Tantangan besar dalam mewujudkan keadilan substansial adalah sistem hukum yang cenderung legalistik. Ketika peraturan dijadikan patokan tunggal tanpa ruang interpretasi nilai, maka hukum kehilangan wajah manusianya.

Pelatihan ini adalah manifestasi nyata dari komitmen Mahkamah Agung untuk terus beradaptasi dan berinovasi, memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Mediasi tidak berfokus pada siapa yang menang atau kalah seperti dalam pendekatan keadilan retributif, melainkan mendorong para pihak untuk bersama-sama mencari solusi terbaik, memulihkan hubungan, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Lima tahun pengabdian di Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjadi bab penting dalam narasi panjang pengalaman penulis dalam penegakan hukum. Setiap hari menghadirkan pembelajaran baru, setiap perkara mengandung tantangan yang unik, dan setiap putusan yang dihasilkan merupakan investasi untuk masa depan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Artinya, putusan tidak dapat diajukan banding atau kasasi di pengadilan.

Penderitaan anak-anak di Gaza bukan sekadar berita. Itu adalah cerminan kegagalan kolektif kita dalam menegakkan hak asasi manusia yang paling dasar: hak hidup, hak aman, dan hak atas masa depan.

Dengan kesiapan semua pihak, sengketa beras oplosan dapat diselesaikan dengan baik, menciptakan keadilan bagi masyarakat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.