Perselisihan soal royalti tidak lagi dianggap sepele, melainkan bagian dari keadilan yang lebih luas dalam mendukung ekosistem kreatif Indonesia.

SIPINTAR bukan hanya sebuah aplikasi, melainkan sebuah visi. Visi untuk menciptakan peradilan yang modern, efisien, dan dekat dengan masyarakat, di mana profesionalisme dan keunggulan menjadi landasan utama.

Meski dengan fasilitas yang minim, tak menyurutkan langkah hakim dan PN Pulau Punjung tersebut untuk melaksanakan sidang di luar gedung.

Zitting plaats bukan sekadar prosedur administratif sidang di luar gedung, melainkan cerminan dari komitmen lembaga peradilan dalam menghadirkan hukum yang dekat, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.

Peringatan 143 tahun peradilan agama adalah momentum untuk menegaskan kembali posisi lembaga ini sebagai pelayan keadilan.

UU Perkawinan secara tegas menetapkan bahwa perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim.

Proses yang cepat dan efisien akan berdampak pada penghematan anggaran negara serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Siapa pun yang datang untuk mengajukan itsbat nikah akan tetap diterima dan diproses sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Sinkronisasi pedoman teknis dengan hukum positif, harus segera dilakukan guna menghindari dualisme kewenangan dan penafsiran yang kontradiktif di masa mendatang.

Perbaikan akses ke keadilan tidak cukup hanya pada pihak tertentu seperti jangkauan advokasi, tetapi tata kelola (governance) secara keseluruhan.