Secara normatif, otoritas hakim dalam membubarkan ikatan perkawinan telah diakui dalam tradisi fikih sebagai bentuk ṣulṭah qaḍā’iyyah (kekuasaan kehakiman).

Penyatuan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung bukan hanya soal penyesuaian legal-formal, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat kemandirian peradilan dan menjamin integritas sistem peradilan pajak.

Ketika sebuah simbol-meski berasal dari fiksi-menimbulkan polemik dan dianggap tidak sesuai konteks, maka bisa jadi bahan pertimbangan hukum.

Dalam khazanah fikih, syahādah al-istifāḍah atau as-syahādah bi al-tasāmu‘ merujuk pada bentuk kesaksian tidak langsung yang bersumber dari informasi publik yang tersebar luas.

Untuk mempersiapkan calon pegawai bumiputera, pemerintah kolonial mendirikan sekolah khusus bernama Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera.

Ide gerakan Mahkamah Agung Peduli muncul dari salah satu sosok senior di Mahkamah Agung yakni Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. yang saat ini menjabat sebagai Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perselisihan soal royalti tidak lagi dianggap sepele, melainkan bagian dari keadilan yang lebih luas dalam mendukung ekosistem kreatif Indonesia.

SIPINTAR bukan hanya sebuah aplikasi, melainkan sebuah visi. Visi untuk menciptakan peradilan yang modern, efisien, dan dekat dengan masyarakat, di mana profesionalisme dan keunggulan menjadi landasan utama.

Meski dengan fasilitas yang minim, tak menyurutkan langkah hakim dan PN Pulau Punjung tersebut untuk melaksanakan sidang di luar gedung.

Zitting plaats bukan sekadar prosedur administratif sidang di luar gedung, melainkan cerminan dari komitmen lembaga peradilan dalam menghadirkan hukum yang dekat, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.