Sistem yang memadukan fleksibilitas profesional dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat akan memperkuat kualitas putusan, mempertebal integritas lembaga, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan.

Putusan ini menegaskan, dalam kasus tumpang tindih lahan di mana harus dilakukan pengurangan luasan tanah dari salah satu pihak, maka intensitas kepentingan hukum dari pihak penggugat harus menjadi patokan.

Putusan para hakim peradilan agama harus benar-benar dirasakan mampu memberikan hak-hak para kaum rentan.

Peresmian berlangsung di Tower Gedung F, Lantai 10, Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9–13, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).

Prof. Yanto menyatakan, sertifikasi sebagai Hakim Tipikor merupakan syarat mutlak bagi hakim yang menangani perkara korupsi.

Dalam diskusi, dibahas juga mengenai batas usia pensiun, sistem penggajian hakim dan hak pensiun para hakim, setelah purnabakti sebagai pejabat negara.

Keputusan yang masuk ranah akademis tidak dapat diajukan gugatan dan dinilai oleh hakim atau pengadilan.

Untuk mewujudkan hakim yang berintegritas dan bermartabat, tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. Seorang hakim juga harus terus mengasah kecerdasan emosional dan spiritualnya.

Hakim perlu memahami bahwa legitimasi hukum tidak datang dari konsistensi formal semata, tetapi kemampuan hukum merespons kebutuhan keadilan yang berkembang dalam masyarakat

Prinsip kehati-hatian (duty of care) dalam jual beli tanah dapat diukur dengan dengan kejujuran, tidak ada unsur tipu daya dan tidak mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain.