Rapat Koordinasi Teknis PTUN se-wilayah hukum Kalimantan menjadi ajang refleksi sekaligus apresiasi atas capaian kinerja satuan kerja di bawah PT TUN Banjarmasin.

Untuk menjembatani kepentingan transparansi dan perlindungan privasi, Mahakamah Agung menerbitkan SK KMA Nomor 2-144/SK/KMA/XII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Podcast "PN Pacitan Menyapa merupakan siaran edukasi hukum yang mengudara di LPPL Radio Suara Pacitan, Rabu (14/1). Siaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kompetensi, peran, dan kewenangan pengadilan.

Kesekretariatan di pengadilan sering kali tidak berada di garis depan proses persidangan, namun kontribusinya sangat menentukan keberlangsungan dan kualitas penyelenggaraan peradilan.

Tulisan ini mengulas batas antara asas ultra petita dan kewenangan ex officio hakim, serta bagaimana keduanya ditempatkan untuk menjamin keadilan substantif bagi perempuan dan anak, termasuk dalam putusan verstek.

"Ukuran kesuksesan seorang hakim adalah ketika melihat putusan yang Anda jatuhkan diterima dengan rasa bahagia oleh para pencari keadilan," ungkap Prof Yulius dalam pesannya.

Indonesia memasuki fase baru reformasi hukum pidana dengan berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025 yang tidak hanya mengganti regulasi lama, tetapi merombak fondasi cara negara merumuskan delik, menjalankan proses peradilan, dan menilai pembuktian.

PN Garut Kelas IB menggelar sosialisasi PERMA Nomor 7 dan 8 Tahun 2016 serta Core Values ASN BerAKHLAK bagi seluruh aparatur peradilan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat integritas aparatur dalam mendukung pembangunan Zona Integritas dan pelaksanaan AMPUH 2026.

Perdebatan tentang harta bersama dalam hukum Islam kerap terjebak pada pendekatan tekstual yang mengukur keberadaan norma semata dari istilah formal dalam nash dan kitab fikih klasik.

Ketua Mahkamah Agung menyambut positif semangat sinergi yang disampaikan Komisi Yudisial. Ia menegaskan bahwa MA tidak memandang KY sebagai lembaga yang harus berkompetisi.