Kegiatan ini merupakan momentum penting dan strategis serta menjadi tanggung jawab bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan dan mempercepat visi Indonesia Emas 2045.

Merujuk pada ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha TNI adalah pada Pengadilan Militer Tinggi.

Setelah mengadili dan memutus perkara gugatan pembredelan Majalah Tempo, yang menjadi oase bagi kemerdekaan dan kedaulatan pers di Indonesia, Benjamin dipromosikan sebagai Hakim Tinggi PTTUN Medan.

Meski ketentuan mengenai pro se sama sekali tidak tercantum pada KUHAP, akan tetapi praktik tersebut dilegalkan oleh Mahkamah Agung.

Pengarahan dan pembinaan tersebut dilakukan dalam rangka meneruskan pesan Ketua Mahkamah Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., yang menekankan tidak boleh ada pelayanan pengadilan transaksional.

Hakim yang merasa aman akan mampu menegakkan hukum dengan integritas, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Integritas hakim diuji saat mereka berhadapan dengan upaya intimidasi atau suap. Hakim yang berintegritas akan menolak segala bentuk intervensi yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitasnya.

Pengaturan asas teritorial pada KUHP Nasional, telah mengalami perkembangan yang cukup jauh dibanding ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 KUHP lama.

Tidak diiuraikannya batas-batas tanah, juga menjadi preseden gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena obscuur libel.

Hidup dengan integritas berarti bertindak dengan kejujuran, kebenaran, dan selaras dengan kebajikan, tanpa terpengaruh oleh opini eksternal atau godaan sesaat.