MARINews, Tangerang - Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Kementerian/Lembaga Penggerak dan Kementerian/Lembaga Pengampu di 5 (lima) Sektor Pembangunan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu sejak tanggal 18 - 19 November 2025.
Kegiatan yang bertempat di Hotel Santika Premiere ICE BSD, Tangerang tersebut merupakan tindaklanjut KPPPA terhadap kegiatan Advokasi pada tanggal 4 November 2025 yang dipimpin oleh Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan.
Dalam kegiatan advokasi tersebut, Veronica Tan mengajak Kementerian/Lembaga terkait untuk menyiapkan anggaran khusus bagi program Perempuan dan anak. Dalam kegiatan tersebut, KPPPA mengundang Kementerian/Lembaga Penggerak dan Kementerian/Lembaga Pengampu, termasuk Mahkamah Agung, untuk membahas percepatan proses internalisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kementerian/Lembaga tersebut.
Dalam kegiatan tersebut, Mahkamah Agung hadir sebagai peserta bimbingan teknis dalam pembahasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Mahkamah Agung sendiri mengirimkan perwakilan Biro Perencanaan dan Organisasi, perwakilan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, serta perwakilan Pusat Pendidikan Pelatihan Teknis Manajemen dan Kepemimpinan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, KPPPA menggandeng narasumber dari lintas lembaga untuk menyampaikan materi terkait percepatan proses internalisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kementerian/Lembaga.
Beberapa pembicara yang hadir antara lain Qurrota A’yun, S.Si, MPH (Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/BAPPENAS), Siti Mardiyah, S.Pt., M.Si., (Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender), dan Achmad Fauzan Sirait (Kepala Seksi Perencanaan Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan).
Dalam materinya, para narasumber pada pokoknya menyampaikan minimnya perencanaan dan penganggaran terhadap program-program yang berkaitan dengan Perempuan di berbagai Kementerian/Lembaga. Para Narasumber juga mengajak agar setiap Kementerian/Lembaga memberikan perhatian khusus dalam melakukan perencanaan dan pengganggaran sehingga perencanaan dan pengganggaran yang dilakukan di masing-masing Kementerian/Lembaga berdasarkan pada responsif gender.