MARINews, Jakarta - Mahkamah Agung RI resmi membuka seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama untuk Tahun Anggaran 2025.
Pengumuman ini disampaikan melalui Pengumuman Nomor 34/SEK/PENG.KP1.2.5/XII/2025 yang ditandatangani Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto pada 5 Desember 2025. 
Pembukaan seleksi ini menjadi bagian dari komitmen MA untuk memastikan proses promosi jabatan berjalan transparan, kompetitif, dan sesuai ketentuan Undang-Undang ASN serta peraturan terkait lainnya.
Enam Jabatan Dibuka untuk Pelamar dari MA dan K/L Lain. Dalam seleksi tahun ini, enam posisi strategis ditawarkan, yaitu:
- Kepala Badan Pengawasan (Eselon Ia)
- Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan (Eselon IIa)
- Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan (Eselon IIa)
- Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN (Eselon IIa)
- Kepala Pusat Diklat Teknis Peradilan – BSK & Diklat (Eselon IIa)
- Kepala Biro Hukum dan Humas – BUA (Eselon IIa)
Seluruh jabatan tersebut memiliki kriteria kompetensi yang berbeda, mulai dari pengawasan, pengembangan SDM, pembinaan teknis peradilan, hingga komunikasi publik dan pengelolaan layanan informasi.
Syarat Administrasi dan Kompetensi
Pelamar wajib merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan kepangkatan dan pengalaman jabatan sesuai ketentuan, memiliki predikat kinerja minimal “Baik” selama dua tahun terakhir, serta melampirkan dokumen wajib seperti LHKPN, SPT, SK jabatan, hingga surat sehat jasmani dan rohani.
Untuk jabatan tertentu, MA juga menetapkan syarat tambahan, misalnya pengalaman sebagai Hakim Tinggi atau penugasan khusus di bidang pengawasan dan pendidikan teknis. 
Pendaftaran Dibuka Mulai 5–19 Desember 2025
Proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring melalui dua portal resmi:
Pelamar wajib mengunggah seluruh dokumen persyaratan selama periode pendaftaran berlangsung.
Tahapan Seleksi Berlangsung hingga Februari 2026
Berdasarkan jadwal panitia seleksi, proses rekrutmen akan berlangsung dalam beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, assessment center, penulisan makalah, hingga wawancara.
Pengumuman hasil akhir dijadwalkan pada 25–27 Februari 2026.
Tanpa Biaya dan Tanpa Bimbingan Tes
Mahkamah Agung menegaskan bahwa proses seleksi tidak dipungut biaya apa pun dan panitia tidak menyelenggarakan bimbingan tes.
Peserta juga diingatkan untuk memastikan keabsahan seluruh dokumen, karena panitia berhak menggugurkan peserta jika ditemukan data yang tidak benar. 
Informasi selengkapnya, silakan kunjungi website resmi Mahkamah Agung.
