Pendekatan Kuantum dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Saat teknologi kuantum terus berkembang, sistem peradilan perlu beradaptasi dengan membuat kerangka hukum yang sesuai untuk mengatur penggunaan teknologi ini.
Ilustrasi hakim berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Foto pexels.com
Ilustrasi hakim berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Foto pexels.com

Dalam perkembangan sistem peradilan modern, metode pembuktian dan pemeriksaan terus mengalami evolusi seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Salah satu pendekatan yang mulai mendapat perhatian dalam wacana hukum kontemporer adalah pendekatan kuantum dalam pemeriksaan di pengadilan.

Pendekatan ini merupakan penerapan prinsip-prinsip mekanika kuantum dan teknologi kuantum dalam konteks hukum acara, yang berpotensi merevolusi cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti dalam proses peradilan. (Martínez, S. & Navascués, M. 2022).

Konsep Dasar Pendekatan Kuantum dan Relevansinya dalam Penyelesaian Perkara

Secara kontekstual di persidangan, kondisi di mana hakim mempertimbangkan berbagai kemungkinan atas fakta yang disimpulkan dari satu alat bukti atau barang bukti yang dihadirkan oleh para pihak, sudah sering terjadi di persidangan.

Pada banyak kasus, barang bukti yang dihadirkan oleh para pihak baik dalam perkara pidana maupun perdata, pada dasarnya tidak 100% dapat mewakili atau merepresentasikan fakta yang benar-benar terjadi. Terlebih dalam perkara-perkara yang melibatkan bukti elektronik dalam pengungkapan fakta di persidangan.

Apalagi hukum acara di Indonesia belum benar-benar mengatur tentang bagaimana hakim dapat memvalidasi bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga benar-benar dapat digunakan untuk mengungkapan fakta yang sebenarnya terjadi, adapun hingga saat ini “senjata utama” hakim dalam memvalidasi fakta adalah konsep “kesesuaian” antara alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

Konsep kesesuaian antara alat bukti sendiri, meskipun dianggap sebagai metode yang paling memungkinkan untuk digunakan saat ini. Namun pada praktiknya rentan bias karena berangkat dari asumsi-asumsi subjektif baik dari para pihak maupun dari hakim itu sendiri.

Salah satu metode pendekatan pengungkapan fakta di persidangan yang mulai digunakan dalam penyelesaian perkara di persidangan kontemporer adalah pendekatan kuantum.

Di mana, pendekatan kuantum dalam pemeriksaan di pengadilan pada dasarnya memanfaatkan sifat-sifat kuantum-seperti superposisi, entanglement, dan interferensi-untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pembuktian.

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang bersifat biner (ya/tidak, benar/salah), pendekatan kuantum memungkinkan analisis probabilistik dan multi-dimensi terhadap bukti dan kesaksian. (Wang, X. & Li, Y. (2023).

Sebagai contoh, dalam mekanika kuantum (yang berkembang di dunia fisika), suatu partikel dapat berada dalam keadaan superposisi-yaitu keadaan di mana partikel tersebut seolah-olah berada dalam beberapa keadaan sekaligus sampai dilakukan pengamatan.

Jika dikaitkan dengan konteks hukum, konsep ini dapat dianalogikan dengan cara hakim mempertimbangkan berbagai kemungkinan versi kejadian berdasarkan bukti yang ada, sebelum akhirnya "mengamati" atau memutuskan versi mana yang paling meyakinkan. (Rahman, A. (2021).

Penggunaan pendekatan kuantum sebagai metode pengungkapan fakta begitu relevan saat ini mengingat perkembangan praktik penggunaan alat bukti elektronik yang digunakan di persidangan, hal tersebut tidak lepas dari kompleksitas fakta yang menjadi rujukan dalam penggunaan alat bukti elektronik, sebagai contoh penggunaan rekaman CCTV untuk pengungkapan perkara pembunuhan.

Dalam banyak kasus, informasi yang didapatkan dalam rekaman CCTV biasanya tidak langsung memperlihatkan perbuatan dari tersangka, yang mana biasanya keyakinan hakim muncul hanyalah setelah didasarkan dari “kesesuaian” yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang dalam banyak kasus juga ternyata tidak melihat langsung kejadiannya.

Pada banyak negara, penggunaan pendekatan kuantum dalam pengungkapan fakta di persidangan telah dikembangkan dalam bentuk mesin teknologi, yang memungkinkan adanya analisis probabilitas suatu kejadian yang direpresentasikan oleh suatu alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Adanya teknologi tersebut memungkinkan hakim untuk dapat menelaah berbagai variasi kejadian yang dapat diwakili pada satu jenis alat bukti.

Beberapa jenis aplikasi Teknologi Kuantum dalam Proses Pemeriksaan antara lain:

1. Komputasi Kuantum untuk Analisis Bukti

Komputer kuantum memiliki kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang jauh melebihi komputer konvensional. Dalam konteks pemeriksaan di pengadilan, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis bukti digital yang kompleks, seperti rekaman CCTV, data komunikasi, atau forensik digital, dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. (Simmons, K. & Johnson, M. (2022).

2. Kriptografi Kuantum untuk Keamanan Bukti Digital

Kriptografi kuantum muncul dari meningkatnya jumlah bukti digital dalam proses peradilan, dalam rangka menjaga integritas dan keamanan bukti tersebut menjadi sangat penting. Kriptografi kuantum menawarkan tingkat keamanan yang hampir tidak bisa dibobol, memastikan bahwa bukti digital tidak dapat dimanipulasi selama proses peradilan. (Chen, L. & Yang, H. (2023).

3. Sensor Kuantum untuk Forensik

Sensor kuantum yang sangat sensitif dapat mendeteksi perubahan mikroskopis dalam materi, yang memungkinkan deteksi bukti forensik yang tidak dapat diidentifikasi dengan metode konvensional. Hal ini sangat berguna dalam kasus pembunuhan, terorisme, atau kecelakaan di mana bukti fisik sangat minim. (Doherty, M. W. & Hollenberg, L. C. (2021)

Pada praktiknya di berbagai negara, meskipun masih dalam tahap awal, beberapa yurisdiksi telah mulai mengeksplorasi penerapan pendekatan kuantum dalam proses peradilan.

Di Belanda, sebuah proyek percontohan telah dilakukan untuk menggunakan analisis kuantum dalam evaluasi bukti DNA yang kompleks. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi identifikasi pelaku kejahatan dalam kasus dengan bukti DNA campuran. (van der Meer, P. & de Vries, J. (2022).

Di Amerika Serikat, beberapa pengadilan federal telah memulai program untuk menggunakan komputasi kuantum dalam analisis data komunikasi pada kasus-kasus terorisme dan kejahatan siber. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola komunikasi dan koneksi yang sulit ditemukan dengan metode analisis konvensional. (Stevenson, E. & Ramirez, A. (2023).

Implikasi Hukum dari Pendekatan Kuantum

Penggunaan pendekatan kuantum dalam pemeriksaan di pengadilan memiliki berbagai implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan seperti adanya tantangan Epistemologis dimana pendekatan kuantum, dengan karakteristik probabilistiknya, menimbulkan pertanyaan filosofis tentang sifat kebenaran dalam konteks hukum.

Sistem peradilan tradisional didasarkan pada konsep kebenaran yang deterministik, sementara pendekatan kuantum memperkenalkan elemen ketidakpastian yang perlu direkonsiliasi dengan prinsip "beyond reasonable doubt" dalam hukum pidana. (Wijaya, B. & Suryadi, K. (2023).

Dalam beberapa kasus seperti dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang, pendekatan kuantum dapat mendukung konsep pembuktian terbalik (shifting burden of proof) dengan menyediakan kerangka matematis untuk mengevaluasi kemungkinan alternatif dari berbagai skenario. (Gutiérrez, R. & Fernández, J. (2022).

Adapun dari aspek admissibilitas bukti berbasis kuantum, Penerimaan bukti yang diperoleh melalui teknologi kuantum dalam persidangan masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Diperlukan standar baru untuk menentukan admissibilitas bukti semacam itu, termasuk metode untuk memverifikasi keandalan dan akurasi teknologi kuantum yang digunakan. (Pramudyanto, A. & Widodo, T. (2023).

Tantangan dan Kritik

Meskipun menjanjikan, pendekatan kuantum dalam pemeriksaan di pengadilan juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik:

1. Kompleksitas Teknis

Prinsip-prinsip kuantum sangat kompleks dan sulit dipahami oleh kebanyakan praktisi hukum. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman antara ahli kuantum dan pelaku hukum, yang berpotensi menyebabkan kesalahpahaman atau penyalahgunaan. 

2. Biaya Implementasi

Teknologi kuantum masih sangat mahal dan memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan pelatihan. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan akses terhadap keadilan, di mana hanya terdakwa dengan sumber daya finansial yang besar yang dapat memanfaatkan teknologi ini. 

3. Isu Etis dan Privasi

Penggunaan teknologi kuantum yang sangat canggih dalam pemeriksaan di pengadilan menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan potensi penyalahgunaan. Kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan tingkat detail yang tinggi dapat dianggap sebagai bentuk pengawasan yang berlebihan.

Kesimpulan

Pendekatan kuantum dalam pemeriksaan di pengadilan menawarkan paradigma baru yang berpotensi meningkatkan akurasi dan efisiensi proses peradilan. Namun, penerapannya memerlukan pertimbangan mendalam tentang implikasi hukum, etis, dan praktis.

Saat teknologi kuantum terus berkembang, sistem peradilan perlu beradaptasi dengan membuat kerangka hukum yang sesuai untuk mengatur penggunaan teknologi ini. Diperlukan dialog antara ahli hukum, ilmuwan kuantum, dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa pendekatan kuantum dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan dengan cara yang adil, etis, dan efektif.

Pada akhirnya, pendekatan kuantum dalam pemeriksaan di pengadilan bukanlah tentang menggantikan penilaian manusia, tetapi tentang menyediakan alat baru untuk membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan adil berdasarkan bukti yang tersedia.