MARINews, Mempawah - Pengadilan Negeri Mempawah memanfaatkan momen bulan suci ramadhan dengan menggelar kampanye anti suap dan diikuti dengan pembagian takjil berbuka puasa kepada masyarakat sekitar.
Pada Kamis (12/03), Ketua PN Mempawah bersama Hakim dan seluruh Aparatur Pengadilan menggelar kampanye anti suap (Public Campaign) di jalan raya tepat di depan gedung PN Mempawah.
Dalam kegiatan tersebut, Hakim dan Aparatur Pengadilan membagikan sticker anti suap kepada setiap pengendara yang lewat dan sebagian ada yang ditempelkan langsung pada kendaraan. Selain itu, kampanye anti suap juga dimanfaatkan sebagai momen berbagi di bulan Suci Ramadhan dengan cara berbagi takjil untuk berbuka puasa kepada setiap pengendara yang lewat.
Kampanye ini merupakan rangkaian bagian dari upaya pembangunan Zona Integritas pada PN Mempawah. Yang mana sebelumnya Ketua PN Mempawah telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang dikoordinasikan oleh Para Hakim pada 6 Area Pembangunan.
Public Campaign adalah upaya untuk mensosialisasikan kepada Masyarakat bahwa pengadilan selalu memberikan pelayanan kepada pencari keadilan secara optimal, serta berkomitmen dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sebelumnya, PN Mempawah juga telah berupaya mengkampanyekan komitmennya terhadap pelayanan peradilan yang bersih dari gratifikasi dan korupsi, yang dilakukan melalui berbagai media. Baik melalui media elektronik seperti website dan media sosial resmi lainnya, maupun kampanye secara langsung oleh Hakim sesaat sebelum sidang dimulai serta tindakan nyata dari Petugas PTSP dalam mengkampanyekan anti suap kepada masyarakat.
Meskipun dilakukan ditengah teriknya matahari, hal tersebut tidak mengurangi semangat dari PN Mempawah untuk mengkampanyekan anti suap. Sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar.
Ketua PN Mempawah Praditia Danindra, S.H., M.H., menyampaikan “dengan adanya kampanye ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel serta bebas dari korupsi”.
“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya tanggung jawab internal Pengadilan, namun juga dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat agar tercipta sistem peradilan yang bersih, profesional dan memberikan keadilan yang non-transaksional”, tutp Praditia.
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews
