Menelisik Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK dan Penerapannya di Pengadilan Tipikor

Dengan berlakunya UU Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi di seluruh provinsi.

Pengadilan Tipikor berada di bawah Mahkamah Agung, dan mempunyai ciri khusus, yaitu keberadaan Hakim Ad Hoc yang berasal dari masyarakat dengan keahlian khusus minimal 15 tahun.

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sehingga delik korupsi berubah dari delik formal menjadi delik materiil.

Artinya, kerugian negara harus dibuktikan secara nyata. Dalam memutus perkara, Majelis Hakim harus menilai unsur-unsur Tipikor sesuai UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, termasuk subjek hukum, jenis tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lain yang terkait. 

Pertama, unsur terpenting adalah subjek hukum, di mana:

• Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi pelaku korupsi dari kalangan non-pegawai negeri/swasta.
• Pasal 3 berlaku bagi pelaku dari kalangan pegawai negeri atau pejabat publik.

Dengan demikian, subjek hukum Tipikor mencakup:

• Setiap Orang/Perseorangan, yaitu siapa saja (naturlijk persoon) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
• Pegawai Negeri/Pejabat, yaitu Pegawai negeri adalah warga negara yang diangkat pejabat berwenang, diberi tugas jabatan negeri atau tugas negara, dan digaji sesuai peraturan. Kategori pejabat juga mencakup mereka yang dipilih melalui pemilihan umum atau ditunjuk dalam badan pemerintahan/perwakilan, termasuk hakim, hakim wasit, dan pejabat peradilan agama.

Kedua, unsur jenis perbuatan korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31/1999 juncto UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang digunakan untuk mempertimbangkan perkara Tipikor dikelompokkan menjadi tujuh jenis tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara 

Perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki. Sehingga unsur tindak pidana kerugian keuangan negara adalah korupsi, dengan unsur-unsur tindak pidana yang berupa:

2. Suap menyuap

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri agar melakukan atau tidak melakukan tindakan dalam jabatannya, serta pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji terkait tindakan tersebut. Sehingga unsur tindak pidana suap menyuap adalah korupsi, dengan unsur-unsur tindak pidana yang berupa:

3. Penggelapan dalam jabatan

Pegawai negeri atau pihak yang menjalankan jabatan umum dengan sengaja menggelapkan, membiarkan penggelapan, atau membantu penggelapan uang/surat berharga terkait jabatannya, serta memalsukan buku atau daftar administrasi. Sehingga unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah korupsi, dengan unsur-unsur tindak pidana yang berupa:

4. Paksaan mengeluarkan uang atau pemerasan

Pegawai negeri atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa orang memberi sesuatu, membayar, bekerja untuknya, atau meminta pembayaran seolah-olah sebagai utang padahal bukan. Sehingga unsur tindak pidana paksaan mengeluarkan uang atau perampasan adalah korupsi, dengan unsur-unsur tindak pidana yang berupa:

5. Perbuatan curang

Pengerjaan bangunan yang diserahkan secara curang dengan mengurangi kualitas, serta pengawas yang sengaja membiarkan kecurangan tersebut. Sehingga unsur tindak pidana perbuatan curang adalah korupsi, dengan unsur-unsur tindak pidana yang berupa:

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pegawai negeri atau pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan, termasuk mereka yang diminta mengurus atau mengawasinya. Sehingga unsur tindak pidana benturan kepentingan dalam pengadaan adalah korupsi, dengan unsur-unsur tindak pidana yang berupa:

7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban. Gratifikasi terbagi dua, yaitu Gratifikasi positif: pemberian tulus tanpa pamrih dan Gratifikasi negatif: pemberian dengan tujuan kepentingan tertentu dan dipandang sebagai suap. Sehingga unsur tindak pidana gratifikasi adalah korupsi, dengan unsur-unsur tindak pidana yang berupa:

Ketiga, unsur tindak pidana lain yang terkait Tipikor mencakup tindakan yang merintangi penyidikan, penuntutan, atau persidangan perkara korupsi. 

Termasuk di dalamnya: tidak memberi keterangan, memberikan keterangan palsu, atau dengan sengaja tidak memberikan informasi yang diperlukan. 

Tersangka wajib mengungkap harta miliknya, pasangan, anak, atau pihak lain yang terkait dengan korupsi.
 
Selain itu, bank juga wajib memberikan informasi rekening tersangka ketika diminta oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim melalui permintaan resmi Bank Indonesia; penolakan atau pemberian keterangan palsu merupakan tindakan yang menghambat proses Tipikor.

Dalam perkara Tipikor, proses persidangan berfokus pada pembuktian, termasuk tindakan saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan, memberikan keterangan palsu, atau sengaja tidak berkata benar.

Setiap orang wajib memberi keterangan kecuali keluarga inti terdakwa dan mereka yang memiliki kewajiban menyimpan rahasia jabatan, kecuali petugas agama. 

Saksi juga dilarang mengungkap identitas pelapor, termasuk informasi yang dapat menuntun pada pengenalannya. Larangan ini harus diberitahukan sebelum pemeriksaan.

Dengan demikian, berdasarkan UU Nomor 31/1999 juncto UU Nomor 20/2001, unsur Tipikor dibandingkan dari setiap tindakan atau perbuatan yang saling berkaitan antara pelaku, pihak lain, dan/atau korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.