Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan pembinaan bersama jajaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta pimpinan Pengadilan Agama se-Jawa Barat, yang dirangkaikan dengan refleksi kinerja dan penguatan kualitas pelayanan peradilan menuju tahun 2026.

PERMA Nomor 4 Tahun 2025 memperkuat pelindungan konsumen jasa keuangan. Kewenangan dibagi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Kota Cimahi mencatat kepatuhan 100 persen pelaporan LHKPN Tahun 2025 melalui aplikasi e-LHKPN KPK pada 2 Januari 2026. Capaian ini menunjukkan komitmen seluruh penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dalam sambutannya, Ketua PA Kota Cimahi menegaskan arti penting penandatanganan Pakta Integritas merupakan bentuk komitmen nyata seluruh aparatur peradilan.

Penyampaian capaian tersebut menjadi refleksi bersama atas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Prestasi ini diraih dalam kategori Pengadilan Agama Kelas IA, dengan jumlah peserta sebanyak 117 satuan kerja dari seluruh Indonesia.

Dalam tradisi fikih klasik, fuqahak sepakat kedudukan mut’ah merupakan hak istri yang ditalak.

Seluruh aparatur, mulai dari para hakim, pejabat struktural dan fungsional, hingga pegawai PPPK, mengikuti kegiatan dengan penuh antusias.

Surat al-Qasas [28]:26 menegaskan dua sifat utama yang harus dimiliki seseorang yang diberi amanah publik: al-qawiyy (kuat, kompeten) dan al-amīn (amanah, dapat dipercaya),

Hakim adalah pihak yang diberi mandat untuk menafsirkan hukum, menilai fakta, dan memberikan keputusan yang dapat menentukan nasib seseorang.