Bagi masyarakat Simeulue, suara sirine bukan sekadar tanda waktu, tetapi juga bagian dari memori kolektif yang selalu hadir setiap Ramadan. (Artikel Serba Serbi Ramadhan Hari Ke Dua Puluh Satu)
Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses hukum yang setara, ramah, dan nondiskriminatif di wilayah Kabupaten Simeulue.
Di tengah kekosongan kerangka hukum nasional, tulisan ini menelusuri arah pertanggungjawaban hukum AI di Indonesia dengan menekankan akuntabilitas, pengawasan manusia, dan pembelajaran dari praktik global berbasis risiko.
Di tengah kekosongan kerangka hukum nasional, tulisan ini menelusuri arah pertanggungjawaban hukum AI di Indonesia dengan menekankan akuntabilitas, pengawasan manusia, dan pembelajaran dari praktik global berbasis risiko.
Pengesahan KUHP Nasional menjadi tonggak penting reformasi hukum pidana Indonesia dengan janji menghadirkan hukum yang lebih kontekstual dan berakar pada nilai Pancasila melalui pengakuan living law.
Melalui analisis doktrinal, tulisan ini menegaskan pentingnya ketepatan hakim membedakan dolus eventualis dari kealpaan berat demi menjaga keadilan dan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana.
SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Mahkamah Agung menyempurnakan pengertian pembeli beritikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.