Indonesia memasuki fase baru reformasi hukum pidana dengan berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025 yang tidak hanya mengganti regulasi lama, tetapi merombak fondasi cara negara merumuskan delik, menjalankan proses peradilan, dan menilai pembuktian.

Secara konseptual, plea bargaining merupakan mekanisme negosiasi antara Penuntut Umum dan terdakwa yang pada umumnya diwakili oleh penasihat hukum dalam proses peradilan pidana.

Peraturan Pemerintah dimaksud, menegaskan justice collaborator bukan sekadar label yang diberikan secara kasuistis, melainkan status hukum yang ditentukan melalui penilaian terukur atas peran, kontribusi, dan itikad baik saksi pelaku.

Seleksi ini dibuka berdasarkan Surat Keputusan Ketua PN Sinabang Nomor 654/KPN.W1-U9/HK.1.2.5/XII/2025

Setelah majelis hakim melanjutkan kembali persidangan pasca-guncangan gempa, suasana ruang sidang yang semula tegang seketika berubah haru.

Suasana pertemuan berlangsung hangat, penuh keakraban, mencerminkan soliditas hubungan kedua institusi yang selama ini terjaga dengan baik.

Dalam tradisi sistem peradilan di Indonesia, jawabannya tegas hakim harus melakukan penemuan hukum (Rechtsvinding).

Secara harfiah, ultra petita berasal dari bahasa Latin, ultra berarti melampaui, dan petitum berarti tuntutan.

Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan, karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan

Kegiatan Wasmat ini merupakan bentuk tanggung jawab pengadilan untuk memastikan pelaksanaan putusan pidana berjalan sesuai ketentuan hukum