Novritsar Hasintongan Pakpahan
Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi
Hakim serta Humas yang bertugas di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara. Selain berdinas sebagai hakim, Novritsar merupakan kontributor daerah dari Majalah Dandapala Badilum dan MARI News. Novritsar juga aktif menulis seperti dalam buku Penologi Berbasis Keadilan Bermartabat, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, serta juga aktif menulis dalam jurnal internasional seperti Singapore Law Review-Juris Illuminae dan Ius Poenale.
Penempatan Mata Uang Kripto Sebagai Benda dan Kerumitan Penyitaannya
Sebagai aset digital yang memanfaatkan teknologi blockchain, cryptocurrency merupakan benda tidak berwujud (incorporeal) yang memiliki nilai ekonomi nyata
Penempatan Mata Uang Kripto Sebagai Benda dan Kerumitan Penyitaannya
Sebagai aset digital yang memanfaatkan teknologi blockchain, cryptocurrency merupakan benda tidak berwujud (incorporeal) yang memiliki nilai ekonomi nyata
Spontanitas dan Tidak Melarikan Diri: Studi Pembedaan Pembunuhan Umum dengan Pembunuhan Berencana dari Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
KUHP mengenai pembunuhan memiliki pembedaan utama seperti antara Pasal 338 KUHP yang menguraikan pembunuhan secara umum dengan Pasal 340 KUHP yang menguraikan pembunuhan berencana.
Mengapa Penasihat Hukum Sebaiknya Mendapatkan Akses dalam e-Berpadu
Kehadiran sistem elektronik Berpadu (e-Berpadu) menandai kemajuan dalam transformasi digital sistem peradilan pidana Indonesia.
Pembuktian Pembunuhan Disebabkan Kerasukan di Amerika - Studi Kasus Connecticut v. Johnson (1983)
Perkara ini semakin menarik perhatian publik setelah diadaptasi menjadi film The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It dan dokumenter Netflix
Semangat Therapeutic Jurisprudence dalam KUHP Nasional
Therapeutic jurisprudence, sebagaimana dikembangkan oleh Michael Perlin (1981), merupakan pendekatan interdisipliner antara hukum dan psikologi.
Semangat Therapeutic Jurisprudence dalam KUHP Nasional
Therapeutic jurisprudence, sebagaimana dikembangkan oleh Michael Perlin (1981), merupakan pendekatan interdisipliner antara hukum dan psikologi.
Pemidanaan Perbuatan Korupsi Bukanlah Ultimum Remidium (Best Practice, Philippines Judicial Academy #3)
Dalam perspektif hukum pidana Spanyol, larangan, pencegahan, dan hukuman terhadap perbuatan korupsi didasarkan atas dua sistem, yaitu hukum administratif dan hukum pidana.
Asas Pemidanaan Menurut Hukum Spanyol di Filipina (Pengalaman Hukum dari Philippines Judicial Academy #2)
Hukum Spanyol di Filipina mengukuhkan pentingnya peradilan modern Filipina untuk mendasarkan pemidanaan yang berbasis pada keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi pidana.
Dasar Hukum Pidana Spanyol dan Filipina (Pengalaman Hukum dari Philippines Judicial Academy #1)
Sistem hukum pidana Spanyol dan Filipina memiliki kerangka teoretis berkaitan dengan penerapan teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Profesor Jose Luis Diez Ripolles