Novritsar Hasintongan Pakpahan
Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi
Hakim serta Humas yang bertugas di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara. Selain berdinas sebagai hakim, Novritsar merupakan kontributor daerah dari Majalah Dandapala Badilum dan MARI News. Novritsar juga aktif menulis seperti dalam buku Penologi Berbasis Keadilan Bermartabat, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, serta juga aktif menulis dalam jurnal internasional seperti Singapore Law Review-Juris Illuminae dan Ius Poenale.
Semangat Therapeutic Jurisprudence dalam KUHP Nasional
Therapeutic jurisprudence, sebagaimana dikembangkan oleh Michael Perlin (1981), merupakan pendekatan interdisipliner antara hukum dan psikologi.
Pemidanaan Perbuatan Korupsi Bukanlah Ultimum Remidium (Best Practice, Philippines Judicial Academy #3)
Dalam perspektif hukum pidana Spanyol, larangan, pencegahan, dan hukuman terhadap perbuatan korupsi didasarkan atas dua sistem, yaitu hukum administratif dan hukum pidana.
Asas Pemidanaan Menurut Hukum Spanyol di Filipina (Pengalaman Hukum dari Philippines Judicial Academy #2)
Hukum Spanyol di Filipina mengukuhkan pentingnya peradilan modern Filipina untuk mendasarkan pemidanaan yang berbasis pada keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi pidana.
Dasar Hukum Pidana Spanyol dan Filipina (Pengalaman Hukum dari Philippines Judicial Academy #1)
Sistem hukum pidana Spanyol dan Filipina memiliki kerangka teoretis berkaitan dengan penerapan teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Profesor Jose Luis Diez Ripolles
Dasar Hukum Pidana Spanyol dan Filipina (Pengalaman Hukum dari Philippines Judicial Academy #1)
Sistem hukum pidana Spanyol dan Filipina memiliki kerangka teoretis berkaitan dengan penerapan teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Profesor Jose Luis Diez Ripolles
Prof. Topo: Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional Beri Hakim Ruang Pertimbangan Keadilan Masyarakat
Prof. Topo Santoso menegaskan KUHP Nasional memberikan ruang kebebasan hakim dalam mempertimbangkan keadilan masyarakat.
Penegakan Keseimbangan Ketertiban dan Keadilan dalam Perbuatan Pidana Unjuk Rasa oleh Pengadilan
Hukum pidana Indonesia sendiri memberikan kerangka atas perbuatan unjuk rasa yang memiliki unsur pidana, yaitu perbuatan pidana unjuk rasa yang mengganggu ketertiban
PERKUSI, Inovasi Mahkamah Agung untuk Transparansi Eksekusi Putusan
Permasalahan eksekusi putusan perdata sering menjadi keluhan, karena kemenangan pihak dalam sengketa perdata kerap hanya sebatas di atas kertas.
Ketua Kamar Perdata: 10.505 Eksekusi Putusan Perdata Tuntas 2024, MA Jadikan Eksekusi Prioritas
Sumanatha menyoroti bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perdata masih menghadapi berbagai tantangan
Kebiasaan Masyarakat Lampung Utara Membawa Senjata Tajam sebagai Dampak Hypercrime
berdasarkan Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2023 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa ada 544 kejadian yang melibatkan senjata tajam di area Lampung.