Novritsar Hasintongan Pakpahan
Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi
Hakim serta Humas yang bertugas di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara. Selain berdinas sebagai hakim, Novritsar merupakan kontributor daerah dari Majalah Dandapala Badilum dan MARI News. Novritsar juga aktif menulis seperti dalam buku Penologi Berbasis Keadilan Bermartabat, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, serta juga aktif menulis dalam jurnal internasional seperti Singapore Law Review-Juris Illuminae dan Ius Poenale.
Kemandirian Pengadilan Pajak untuk Menangani Sengketa PBB
Pengadilan Pajak kini menjadi benteng terakhir bagi wajib pajak yang memiliki kepentingan hukum yang belum terpenuhi atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk dalam kasus-kasus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kerap menimbulkan kontroversi.
Pencatatan Perkawinan: Hukum dari Sakramen Agama Menuju Perikatan Individu Secara Negara
UU Perkawinan secara tegas menetapkan bahwa perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim.
Ketua Kamar Pidana: Pertimbangan Hakim Harus Sesuai dengan Peraturan Berlaku
Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan peradilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
Filosofi Aristoteles untuk Jangan Kasih Kendor terhadap Integritas
Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keadilan hukum, fondasi negara hukum pun runtuh. Oleh karena itu, pengetatan integritas peradilan bukan sekadar isu administratif, melainkan kebutuhan eksistensial bagi keberlangsungan bangsa.
Ketua Mahkamah Agung: Jangan Ganggu Perjuangan Mahkamah Agung Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung
Memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan, ibarat memberikan hadiah bermiliar-miliar kepada pimpinan dan senantiasa menjaga integritas.
Stammler: Keadilan Harus Mengadaptasi Nilai Moril dan Tidak Mencederai Individu Lain
Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi hukum di berbagai negara, pemikiran Stammler mengingatkan kita bahwa legitimasi hukum tidak hanya berasal dari kekuasaan, tetapi dari kemampuannya mewujudkan keadilan yang hakiki.
MA Gelar Pelatihan Jubir untuk 849 Satker, Dorong Penguatan Komunikasi Publik dan Citra Peradilan
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para juru bicara pengadilan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Menyeimbangkan Keadilan Utilitarian dan Individual: Situasi Dilematis dari Fantastic Four First Steps
Pelajaran terpenting dari dilema Fantastic Four adalah, keadilan sejati tercapai ketika hakim mampu melindungi hak-hak individual sambil tetap mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.
Kesiapan Mahkamah Agung Menghadapi Kejahatan Pembakaran Hutan
Kesiapan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri menghadapi kejahatan pembakaran hutan, tercermin dari penanganan berbagai kasus lingkungan hidup sepanjang 2025.
MA dan Kementerian Perumahan Jawab Krisis Hunian Aparatur Peradilan
Hasil komitmen bersama tersebut, wajib ditindaklanjuti dengan mekanisme pembiayaan fleksibel terkendali, serta edukasi finansial guna mencegah aparatur terjebak dalam kredit macet dan pinjaman online ilegal.