Sadana
Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung
Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung.
Dirbinganis Badilum Tekankan Pentingnya Standar Tinggi
Ia juga menegaskan memimpin berarti mengulang kepemimpinan yang sebelumnya sudah baik, untuk menjadi lebih baik lagi.
Mural Kontroversial Bansky: Simbol Kritik atas Penindasan dan Ketidakadilan Hukum
Mural tersebut dibuat karena berkaitan dengan penangkapan besar-besaran lebih dari 900 orang, termasuk 857 orang karena mendukung Palestine Action
Heru Pramono Jalani Fit & Proper Test Calon Hakim Agung di DPR, Tegaskan Pentingnya Kualitas Putusan
Panitera MA Heru Pramono memaparkan makalah berjudul “Mewujudkan Asas Kebebasan Berkontrak Secara Adil dan Beriktikad Baik.”
Perlindungan Dokter Saat Berikan Pelayanan Kepada Pasien
Konflik dapat terjadi, karena adanya ketidakpuasan dari hubungan kontraktual terapi antara dokter dengan pasien
Perlindungan Dokter Saat Berikan Pelayanan Kepada Pasien
Konflik dapat terjadi, karena adanya ketidakpuasan dari hubungan kontraktual terapi antara dokter dengan pasien
Mengenal Singkat Profil KPT Denpasar Baru, Berjasa Dalam Dunia Pendidikan Hukum dan Peradilan Sekaligus Aktif Menjadi Delegasi Perwakilan Hakim Indonesia ke Luar Negeri
Pria yang menggemari aktivitas Pencinta Alam dan ikut Mapala tersebut merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Mengenal Singkat Profil KPT Denpasar Baru, Berjasa Dalam Dunia Pendidikan Hukum dan Peradilan Sekaligus Aktif Menjadi Delegasi Perwakilan Hakim Indonesia ke Luar Negeri
Pria yang menggemari aktivitas Pencinta Alam dan ikut Mapala tersebut merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Momentum Maulid Nabi: Meneladani Akhlak Rasulullah Diharapkan Meningkatkan Kinerja Dan Integritas Hakim dan Pegawai Pengadilan dalam Melayani Masyarakat.
Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas dan kualitas kinerja, serta memperkuat semangat Islam dalam mengemban amanah
9.261 Pegawai Honorer Resmi Dilantik Jadi PPPK Mahkamah Agung
Sebanyak 9.261 pegawai honorer resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Agung (MA) pada Senin (1/9/2025).
Urgensi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya Bekerja Sama Dengan Perguruan Tinggi Terhadap Peningkatan Kompetensi Hakim dan Pegawai
Keberadaan Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI menjadi ujung tombak dalam mewujudkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan profesional.