Orasi di ruang sidang dan kehadiran aparat militer di pengadilan, tulisan ini menegaskan pentingnya penegakan protokol persidangan demi menjaga marwah peradilan dan prinsip negara hukum.

Perubahan kerangka hukum perjudian dari KUHP lama dengan KUHP baru berimplikasi terhadap penafsiran aparat penegak hukum serta arah kebijakan negara soal perjudian.

PERMA Nomor 4 Tahun 2025 memperkuat pelindungan konsumen jasa keuangan. Kewenangan dibagi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama.

Selain itu, hal ini menjadi langkah preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Pengadilan Tinggi Surabaya melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. KPT Surabaya menekankan kualitas pelayanan tidak hanya bertumpu pada aspek integritas, tapi juga aspek profesionalitas.

PN Pulau Punjung menandatangani MoU Posbakum Tahun 2026 sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam menjamin akses keadilan yang inklusif bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan tidak mampu.

Pengadilan Tinggi Surabaya menegaskan penguatan integritas sebagai kesadaran kolektif aparatur peradilan dalam Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

PN Pasangkayu melaksanakan sidang descente pada perkara perdata sengketa tanah. Para pihak juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan batas objek sengketa berdasarkan asas imparsialitas.

PN Luwuk menghentikan proses pemeriksaan perkara anak dalam kasus pengeroyokan di Kabupaten Banggai melalui diversi dan penguatan nilai kearifan lokal.

Melalui PN Karawang Menulis, kami ingin memastikan bahwa aparatur peradilan tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga terus mengasah kepekaan akademik dan analisis hukumnya.