Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan regulasi dan kebijakan antar kementerian dan lembaga, demi mendukung keberlanjutan sistem peradilan yang profesional dan berkeadilan.

Deklarasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas ini disaksikan unsur Forkopimda Sumatera Barat, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor penegakan hukum membutuhkan kolaborasi multipihak yang solid dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan pembinaan bersama jajaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta pimpinan Pengadilan Agama se-Jawa Barat, yang dirangkaikan dengan refleksi kinerja dan penguatan kualitas pelayanan peradilan menuju tahun 2026.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi KUHP dan KUHAP baru serta penguatan literasi pencegahan kejahatan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola peradilan yang bersih, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan akses keadilan yang lebih inklusif, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan peradilan.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan perspektif dan meningkatkan kesiapan praktis aparatur penegak hukum menghadapi pembaruan sistem hukum pidana nasional.

Penolakan penangguhan penahanan Delpedro dkk memicu perdebatan hak terdakwa. Namun, putusan hakim menegaskan penangguhan bukan hak otomatis.

Orasi di ruang sidang dan kehadiran aparat militer di pengadilan, tulisan ini menegaskan pentingnya penegakan protokol persidangan demi menjaga marwah peradilan dan prinsip negara hukum.

Perubahan kerangka hukum perjudian dari KUHP lama dengan KUHP baru berimplikasi terhadap penafsiran aparat penegak hukum serta arah kebijakan negara soal perjudian.

PERMA Nomor 4 Tahun 2025 memperkuat pelindungan konsumen jasa keuangan. Kewenangan dibagi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama.