KUHP baru menempatkan pidana mati sebagai upaya terakhir dengan syarat ketat, menuntut hakim tetap independen dari tekanan politik dan opini publik.

PN Sinabang menggelar kampanye Zona Integritas dan berbagi takjil, menegaskan komitmen layanan peradilan bersih dan bebas korupsi.

Fenomena trial by social media menghadirkan penghakiman publik yang kerap menjatuhkan vonis lebih cepat daripada putusan pengadilan, mengancam keadilan dan imparsialitas hukum.

Putusan ini menjadi preseden penting dalam sengketa kontraktual komersial, sekaligus mempertegas bahwa kewajiban perpajakan tidak dapat dialihkan melalui celah perjanjian.

Pelantikan tersebut, bertempat di ruang Kusumaatmadja, Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Kegiatan yang dikemas dengan pembagian takjil dan stiker anti korupsi ini menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkuat budaya integritas dan menolak gratifikasi.

Kompetisi ini terbuka bagi hakim, ASN peradilan, dan masyarakat umum, dengan penilaian yang melibatkan unsur akademisi, peneliti, dan praktisi hukum.

Lebih dari sekedar menahan lapar, dahaga, serta hawa nafsu duniawi, ibadah bulan Ramadhan diharapkan mampu membangkitkan sensitivitas kebatinan terhadap lingkungan sosial di sekitar kita, terutama kaum dhuafa.  (Artikel Serba Serbi Ramadhan Hari Ke Sebelas)

Meskipun HIR dan RBg memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menasihati dan membantu para pihak agar gugatan jelas dan lengkap.

Kehadiran pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP baru menghadirkan peluang reorientasi pemidanaan sekaligus menawarkan solusi normatif untuk mengurai persoalan overkapasitas tersebut.