Wajah Baru Aturan Penahanan dalam KUHAP 2025: Apa Saja yang Berubah?

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang mengalami perubahan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) sebagai bentuk penegasan dari asas due process of law (Nur et al., 2026) . Kilas balik pengaturan tentang penahanan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama) diatur pada Pasal 20 sampai Pasal 31 (Abdullah & Mutalib, 2023). Sedangkan, pada KUHAP Baru pengaturan penahanan diatur pada Pasal 99 sampai Pasal 111. Lalu, apa saja yang berbeda?

Kewenangan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Perbedaan pertama, kewenangan penahanan pada KUHAP lama berdasarkan Pasal 20 UU No. 8 Tahun 1981 dimiliki oleh Penyidik atau Penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan. Berdasarkan nomenklatur tersebut, maka secara ketat dapat diartikan seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di setiap instansi selama berkedudukan sebagai penyidik memiliki kewenangan melakukan penahanan. Sedangkan, pada KUHAP baru pada Pasal 99 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2025, lebih diperjelas bahwa PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri kecuali PPNS di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kewenangan antara Penyidik Polri dengan PPNS pada umumnya.

Kewenangan Penahanan Berdasarkan Ancaman Pidana dan Pidana Tertentu

Perbedaan kedua, berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP Lama ditentukan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau Terdakwa yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih (Hasriady et al., 2021), kemudian tindak pidana yang diatur secara khusus dalam KUHP Lama seperti:

Tabel 1. Norma Penahanan dalam KUHP dan KUHAP Lama

Sedangkan, dalam KUHAP Baru pada Pasal 100 ayat 1, Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kemudian di ayat ke-2, Penahanan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana:

Tabel 2. Norma Penahanan dalam KUHP dan KUHAP Baru

Penahanan yang hendak dijatuhkan, berdasarkan Pasal 100 ayat 5, haruslah disertai dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika terdakwa:

1. Mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah,
2. Memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan,
3. Menghambat proses pemeriksaan,
4. Berupaya melarikan diri,
5. Berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti,
6. Melakukan ulang tindak pidana,
7. Terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa, dan/atau
8. Mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

Ketentuan a quo, tidak dimuat sebelumnya pada KUHAP Lama, sehingga alasan penahanan terhadap Terdakwa diharapkan bisa lebih objektif dan tepat sasaran. Sehingga terdapat perluasan atas unsur subjektif Aparat Penegak Hukum yang sebelumnya dalam KUHAP lama hanya berdasarkan dugaan tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Simarmata, 2024).

Redaksi Penetapan Penahanan Hakim

Pembaharuan lain dalam KUHAP Baru berkaitan dengan redaksi yang harus dicantumkan pada penetapan Hakim yang berdasarkan Pasal 100 ayat 3 KUHAP Baru yakni harus memuat: identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan tempat tersangka atau terdakwa ditahan.

Kemudian, penetapan tersebut terhitung paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal penahanan harus diberikan kepada keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa, orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa dan/atau komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.

Pembantaran

Kemudian terkait dengan ketentuan mengenai pembantaran, tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP Lama (Laksono, 2023). Sedangkan dalam KUHAP baru, pembantaran diatur pada Pasal 111 yang menentukan apabila Terdakwa menderita sakit dan dirawat di rumah sakit masa pembantaran tidak dihitung sebagai masa penahanan.

Penutup

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan demi kepentingan penegakkan hukum dan keadilan/pro justitia. Perubahan norma dalam KUHAP Baru menunjukkan bahwa Negara, secara ketat membatasi kewenangan aparat Penegak Hukum dalam mengenakan upaya paksa ini kepada Tersangka ataupun Terdakwa. Hal tersebut semata-mata demi memenuhi Hak Asasi Manusia dan menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Perubahan dalam ketentuan terkait penahanan pada KUHAP baru memuat delik pidana tertentu yang ancaman pidananya di bawah lima tahun yang sebelumnya dalam KUHAP dan KUHP lama tidak diatur seperti penghinaan terhadap lembaga negara, sabotase dan tindak pidana pada waktu perang, penghinaan terhadap golongan penduduk di muka umum ataupun dengan sarana teknologi informasi, tindak pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis, penghasutan untuk melawan penguasa umum diketahui atau lebih diketahui oleh umum dengan sarana teknologi informasi.

Selain itu juga penawaran untuk melakukan tindak pidana dengan sarana teknologi informasi, penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong, tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan di muka umum, tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah, pemaksaan terhadap pejabat dan penolakan atau pengabaian tugas yang diminta. Kemudian, perlu diperhatikan pula format penetapan penahanan oleh para hakim untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 100 ayat 3 KUHAP Baru. Terakhir, KUHAP Baru juga telah memperjelas teknis dan norma dari pembantaran bagi Terdakwa yang di rawat di rumah sakit selama menjalani proses penegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

• Hasriady, M. K., Takdir, M., Djanggih, H., & Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar, S. (2021). Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kalabbirang Law Journal, 3(1). http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang
• Laksono, F. A. (2023). Pembantaran Penahanan (Stuiting) Tersangka Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana [Disertasi]. Universitas Jambi.
• Nur, M. A., Rezki, Moch. G. F., Anggraini, A. N., Wulandari, R. K., & Romadhon, A. H. (2026). Pergulatan Paradigma Due Process Terhadap Analisis Kritis Perbedaan Kuhap Lama Dan Kuhap Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. JURIS SOCIETY, 2(1), 88–102.
• Simarmata, B. (2024). Prinsip Kejelasan Makna Rumusan Norma Pada Penahanan Menurut Kuhap. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 4(2), 167–184.
• Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana