MARINews, Jakarta - Mahkamah Agung menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Rabu sore, 3 Desember 2025 di kantor Mahkamah Agung, Jakarta.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H., yang menegaskan komitmen Mahkamah Agung untuk mendukung penuh proses pemeriksaan BPK RI.
Ia menegaskan MA siap menjaga komunikasi yang efektif dan intensif agar seluruh tahapan pemeriksaan berjalan lancar, transparan, dan sesuai ketentuan.
Sugiyanto juga mengungkapkan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024 kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, hal itu merupakan capaian ke-13 kalinya. Konsistensi ini menjadi bukti bahwa MA menjalankan pengelolaan keuangan negara secara responsif, akuntabel, dan berkesinambungan.
Pada kesempatan yang sama, Dr. Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA, Ak, CA, ERMAP, GRCP, GRCA, Direktur I.A DJPKN I, memaparkan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan LK TA 2025.
Ia menjelaskan pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi pengelolaan keuangan negara.
Lebih jauh, Arief memaparkan tujuan pemeriksaan tahun ini, yaitu:
- Memberikan kesimpulan hasil reviu SPI atas proses pelaporan LK MA Tahun 2025.
- Menguji kesesuaian dengan SAP serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas transaksi selama periode hingga pemeriksaan interim.
- Mengumpulkan data dan informasi sebagai dasar penyusunan perencanaan pemeriksaan terinci, termasuk pemantauan tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya dan penilaian risiko (risk assessment).
- Melakukan pengujian substantif atas transaksi atau realisasi belanja sampai Triwulan III Tahun 2025 untuk menilai kesesuaian dengan SAP, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas SPI untuk setiap risiko signifikan.
Dalam penegasannya, Arief menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Mahkamah Agung.
Ia menuturkan Mahkamah Agung merupakan lembaga besar dengan kinerja penyerapan anggaran terbaik, sehingga pemeriksaan ini diharapkan dapat semakin memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang sudah berjalan baik tersebut.
Entry meeting ini dihadiri oleh Plt. Kepala Badan Pengawasan, Kepala Badan Urusan Administrasi, Direktur Jenderal Peradilan Umum, Kepala Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi, para Sekretaris Pengadilan yang hadir secara daring, dan undangan lainnya.
Melalui kegiatan ini, Mahkamah Agung kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat akuntabilitas keuangan, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memastikan transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan peradilan.
