MariNews - Berita

Kedua tim itu, dipimpin oleh Irjen Kementerian PKP Heri Jerman dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati.

Pertemuan yang bertempat di Gedung Mahkamah Agung RI itu, membahas beberapa hal penting berkaitan dengan hak rumah negara bagi para hakim di berbagai satuan kerja, yang tersebar seluruh Indonesia.

Secara prinsip, kewajiban memberi nafkah setelah perceraian adalah bentuk keadilan distributif, di mana beban ekonomi tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang lebih lemah secara finansial.

Tujuan utama dari asesmen ini adalah, memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan secara optimal serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Masih terdapat sejumlah isu krusial yang perlu diselesaikan pada RUU Jabatan Hakim, terutama terkait pengaturan hak keuangan, mekanisme rekrutmen hakim, serta kekosongan dan tumpang tindih dalam regulasi.

PN Rantau berkomitmen untuk terus mendorong penggunaan teknologi informasi dalam setiap lini pelayanan peradilan.

Penunjukan Sobandi berdasarkan Kepres Nomor 114/TPA TAHUN 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juli 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antarinstansi negara, khususnya antara Pengadilan Negeri Sinabang dan Lanal Simeulue.

Penyuapan dalam penyelenggaraan peradilan bukan hanya merusak prinsip keadilan substantif, tetapi juga melemahkan legitimasi lembaga peradilan sebagai institusi yang dipercaya masyarakat.

Masih banyak hakim yang tidak direkomendasikan untuk promosi karena terdapat catatan terkait integritas.