Peran PK Bapas menjadi sangat sentral untuk membantu proses penegakan hukum dalam upaya menggali informasi mengenai kondisi Terdakwa.
Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan pedoman mengadili pelaku yang berkedudukan sebagai justice collaborator.
Setiap profesi memiliki kode etik yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Pelayanan publik di lembaga peradilan perlu berkembang dari model yang transaksional menuju pelayanan yang lebih berkarakter.
Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan yang dapat membuka celah korupsi.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 di Balairung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).
Dalam kesempatan itu, terlihat ribuan pengunjung dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa fakultas hukum dari berbagai universitas.
Wewenang peradilan tata usaha negara dalam mengadili tindakan pemerintah yang memiliki batasan.
Kendati begitu, persidangan dengan agenda pembacaan putusan tetap berjalan dengan tertib tanpa hambatan apapun dengan pengamanan dari personil pengadilan.
Ada kalanya pimpinan harus berada di garis terdepan menjadi contoh bagi hakim dan aparatur di bawahnya.