Setiap ikatan perkawinan berangkat dari kesepakatan, dari komitmen dua insan yang memilih untuk hidup bersama. Tetapi bagaimana jika kesepakatan itu justru sampai pada ujung yang berbeda, yaitu kesepakatan untuk berpisah?
Pertanyaan ini menggugah kesadaran, apakah perceraian bisa dianggap sah dan bermakna hanya karena kedua pihak telah sama-sama rela?
Perceraian sering dibayangkan sebagai peristiwa yang penuh pertentangan. Namun, dalam kenyataan, tidak jarang kedua belah pihak menyadari bahwa kebersamaan tidak lagi membawa kebaikan.
Dari kesadaran itu lahirlah keputusan yang tenang, yaitu sepakat untuk berpisah. Kesepakatan semacam ini memancarkan wajah perceraian yang berbeda, bukan pertarungan, melainkan pilihan bersama demi kebaikan yang lebih luas.
Dalam perspektif hukum positif, kesepakatan saja tidak cukup. Ada mekanisme yang harus dilewati, yakni pengadilan, sebagai ruang formal untuk memastikan perceraian sah secara hukum.
Hal ini bukan untuk mereduksi kehendak bersama, melainkan untuk menjaga agar kesepakatan itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengadilan memastikan kesepakatan berjalan seiring dengan keadilan dan perlindungan hukum.
Filsafat hukum menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan.
Kebebasan untuk sepakat bercerai adalah wujud otonomi individu, tetapi keteraturan hukum hadir agar kebebasan itu tidak berubah menjadi kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, hukum memberi bingkai yang mengarahkan kesepakatan menuju legitimasi yang lebih kokoh.
Kesepakatan untuk berpisah bisa dilihat sebagai bentuk kedewasaan moral. Tidak ada pihak yang dipaksa, tidak ada konflik yang berkepanjangan. Ada pengakuan bahwa hidup bersama tidak lagi sejalan dengan cita-cita awal.
Kesadaran untuk mengakhiri dengan baik justru menjadi cermin penghormatan terhadap ikatan yang pernah ada. Inilah nilai luhur dari kesepakatan yang jujur.
Namun, kesepakatan tidak boleh berhenti di level personal. Kejelasan status anak, hak ekonomi, serta tanggung jawab moral pascaperceraian menuntut adanya aturan yang mengikat. Tanpa itu, kesepakatan bisa kehilangan makna praktisnya.
Maka, apa yang tampak sederhana dalam kesepakatan pribadi membutuhkan legitimasi sosial melalui lembaga hukum.
Dari perspektif sosial, kesepakatan untuk bercerai adalah jalan untuk meminimalisasi konflik yang bisa mencederai keluarga besar, bahkan masyarakat sekitar.
Dengan memilih damai, perpisahan tidak lagi menjadi luka yang dalam, melainkan pintu untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik.
Kesepakatan perceraian menunjukkan bahwa manusia tidak hanya makhluk rasional yang mampu berjanji, tetapi juga makhluk reflektif yang mampu mengakui kesalahan arah.
Mengakhiri sebuah ikatan bukan selalu pengkhianatan, melainkan terkadang jalan menuju keadilan baru. Kesepakatan untuk berpisah bisa menjadi bentuk rekonstruksi kehidupan, bukan kehancurannya.
Meski demikian, tidak dapat diabaikan bahwa pernikahan adalah institusi sosial yang lebih luas dari sekadar hubungan dua orang. Karena itu, perceraian pun tak bisa dilepaskan dari konsekuensi publik.
Inilah mengapa pengadilan menjadi ruang pertemuan antara kesepakatan pribadi dan kepentingan sosial. Dengan jalur ini, perceraian mendapat makna yang sahih di mata hukum dan masyarakat.
Kesepakatan untuk bercerai, betapapun tulus dan damainya, tidak cukup untuk memberi keabsahan hukum tanpa melalui prosedur pengadilan. Pengadilan bukan hanya tempat formalitas, tetapi ruang untuk menguji, apakah alasan perceraian terbukti sesuai ketentuan hukum atau tidak.
Di sana, mekanisme pembuktian menjadi kunci agar perceraian tidak sekadar diakui secara pribadi, melainkan sah secara yuridis, sosial, dan moral. Dengan begitu, keadilan bukan hanya dirasakan, tetapi juga dijamin secara nyata.
