Pertanyaan ini menggugah kesadaran, apakah perceraian bisa dianggap sah dan bermakna hanya karena kedua pihak telah sama-sama rela?

Ketika masyarakat tidak memahami hukum, celah terjadinya ketidakadilan terbuka lebar. Di sinilah pendidikan hukum menjadi kebutuhan mendesak

Putusan Kasasi Nomor 165 K/Ag/2022 hadir sebagai penegasan penting bahwa anak bukan objek perebutan, melainkan subjek hukum dengan hak-hak fundamental

Dapat dilihat bahwa, Ethical Naturalism memberikan arah bahwa pencarian moral objektif bukanlah angan-angan, melainkan kebutuhan mendesak bagi legislasi yang berkeadilan.

Putusan yang menenteramkan adalah buah dari keberanian untuk melihat hukum dalam cahaya kemanusiaan.

Kebahagiaan sosial sebagai tujuan hukum juga mengajarkan tentang keseimbangan. Hukum harus memberi ruang bagi individu untuk mengejar cita-cita pribadinya, namun sekaligus menjaga kepentingan bersama.

Kesiapan Pengadilan Agama menangani perkara ekonomi syariah merupakan perwujudan dari harmoni antara hukum positif dan hukum ilahi.

Deontologi sebagai pondasi integritas hakim dan kewajiban moral peradilan adalah jalan yang meneguhkan kembali makna keadilan dalam dimensi yang lebih luas dan mendalam.

Utilitarianisme menawarkan perspektif penting dalam peradilan, bahwa hukum harus membawa manfaat sosial sebesar-besarnya.

Stoisisme memberi pelajaran agung, bahwa kekuatan sejati seorang hakim bukan terletak pada jabatannya, melainkan pada keteguhan hatinya.