MariNews - Artikel
Pemberian Hak Tanpa Tuntutan dalam Putusan Cerai Talak: Antara Ultra Petita dan Hak Ex Officio Hakim
Tulisan ini mengulas batas antara asas ultra petita dan kewenangan ex officio hakim, serta bagaimana keduanya ditempatkan untuk menjamin keadilan substantif bagi perempuan dan anak, termasuk dalam putusan verstek.
Dari Asas Legalitas ke Bukti Elektronik: Wajah Baru Hukum Pidana Pasca Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Indonesia memasuki fase baru reformasi hukum pidana dengan berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025 yang tidak hanya mengganti regulasi lama, tetapi merombak fondasi cara negara merumuskan delik, menjalankan proses peradilan, dan menilai pembuktian.
Haq Al Kadd Wa Al Si’āyah dan Keadilan Harta Bersama
Perdebatan tentang harta bersama dalam hukum Islam kerap terjebak pada pendekatan tekstual yang mengukur keberadaan norma semata dari istilah formal dalam nash dan kitab fikih klasik.
Rehumanisasi Narapidana melalui Asimilasi Sosial dan Pengawasan Yudisial
Melalui konsep asimilasi sosial dan penguatan pengawasan yudisial dalam KUHAP Baru, Indonesia menawarkan model rehumanisasi narapidana yang tidak hanya filosofis, tetapi kini juga terjamin secara hukum.
Dari Inkuisitor ke Adversarial: Evolusi Urutan Pemeriksaan Saksi KUHAP Lama ke KUHAP Baru
Pergeseran urutan pemeriksaan saksi dari KUHAP Lama menuju KUHAP Baru menandai transformasi mendasar dalam cara peradilan mencari kebenaran: dari dominasi hakim dalam sistem inkuisitorial menuju pertarungan argumen para pihak dalam semangat adversarial.
Transformasi Lembaga Pemasyarakatan: Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris
Melalui perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris, tulisan ini menyoroti bagaimana dinamika sejarah, teori pemidanaan, dan kebijakan kriminal membentuk arah perkembangan sistem pemasyarakatan modern.
Penyesuaian Kualifikasi Dakwaan di Masa Transisi
Di tengah keterikatan pada surat dakwaan dan kewajiban menerapkan asas lex favor reo, hakim dituntut melakukan penyesuaian kualifikasi yuridis secara cermat untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.
Efektivitas Mediasi Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Mediasi hadir sebagai alternatif penyelesaian non-litigasi yang berorientasi pada win-win solution, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam hukum acara PTUN.
Hakim Ad Hoc, Protes, dan Etika Menjaga Marwah Peradilan
Fenomena hakim ad hoc yang melakukan walk out dari persidangan sebagai bentuk protes kesejahteraan memantik perdebatan publik tentang batas antara hak menyampaikan aspirasi dan kewajiban menjaga profesionalisme hakim.
Mengapa Hakim Berhak Menolak Penangguhan Penahanan
Penolakan penangguhan penahanan Delpedro dkk memicu perdebatan hak terdakwa. Namun, putusan hakim menegaskan penangguhan bukan hak otomatis.