MariNews - Artikel

Putusan hakim dalam perkara perdata menentukan kepastian hukum para pihak. Pemahaman klasifikasi putusan menjadi kunci mengetahui akibat dan upaya hukum.

Tulisan ini mengulas kerancuan yurisdiksi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam perkara kepailitan berbasis akad syariah, sekaligus menawarkan gagasan harmonisasi regulasi demi mewujudkan kepastian hukum.

Dalam konteks ini, humas dituntut berevolusi dari sekadar penyampai informasi menjadi aktor strategis dalam menjaga reputasi, melawan disinformasi, dan membangun dialog publik yang sehat.

Pertanyaan mendasar kemudian muncul: apakah “pemulihan keadaan semula” harus dimaknai secara absolut sebagaimana konsep restitutio in integrum dalam hukum perdata, ataukah dapat ditafsirkan secara lebih kontekstual sesuai dengan karakter hukum pidana dan kepentingan korban?

Salah satu ketentuan yang memantik perhatian publik adalah Pasal 481 tentang pengambilan harta dalam relasi suami istri.

Di tengah perbedaan paradigma antara fikih Islam dan hukum positif, anak nikah siri kerap berada dalam posisi rentan yang menuntut kehadiran hukum yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Pakar genetika Bryan Sykes mengatakan bahwa “catatan” genetik yang ada dalam darah manusia pada dasarnya adalah rekaman historis yang tidak hanya membantu ilmuwan untuk menyibak temuan sejarah yang sifatnya personal.

Hukum selalu bergerak seiring dengan masyarakat yang melahirkannya. Di mana ada masyarakat, di situ hukum hadir, dan bersama itu pula keadilan terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.

Peringatan Isra’ Mi’raj menjadi momentum spiritual untuk merefleksikan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam dunia peradilan.

Untuk menjembatani kepentingan transparansi dan perlindungan privasi, Mahakamah Agung menerbitkan SK KMA Nomor 2-144/SK/KMA/XII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan