MariNews - Artikel

Orasi di ruang sidang dan kehadiran aparat militer di pengadilan, tulisan ini menegaskan pentingnya penegakan protokol persidangan demi menjaga marwah peradilan dan prinsip negara hukum.

Perubahan kerangka hukum perjudian dari KUHP lama dengan KUHP baru berimplikasi terhadap penafsiran aparat penegak hukum serta arah kebijakan negara soal perjudian.

PERMA Nomor 4 Tahun 2025 memperkuat pelindungan konsumen jasa keuangan. Kewenangan dibagi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama.

Filsafat hukum bukan sekadar kajian teoritis, melainkan fondasi nilai yang menentukan arah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan berbangsa.

Penundaan proses hukum pasca putusan pengadilan masih menjadi persoalan dalam praktik peradilan pidana. Pasal 27 KUHAP Baru hadir untuk memastikan putusan praperadilan berujung pada penuntutan dan mencegah proses pidana berlarut.

Artikel ini menjelaskan secara sistematis perbedaan klasifikasi, ruang lingkup, serta konsekuensi yuridis dari penerapan pasal-pasal kesusilaan dan perkawinan dalam KUHP Nasional.

Izin atau persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri merupakan syarat mutlak. Dengan adanya izin atau persetujuan tersebut, barang bukti telah memenuhi syarat formil untuk digunakan dalam pembuktian di persidangan.

Perbedaan tafsir antara aparat penegak hukum mengenai asas lex temporis delicti, asas non-retroaktivitas, dan asas in dubio pro reo tidak dapat diselesaikan secara administratif, melainkan harus diputus oleh hakim secara independen.

Ekosida bukan sekadar ancaman ekologis, melainkan persoalan konstitusional yang menentukan masa depan bangsa. Tanpa keadilan ekologis dan perlindungan bagi pembela lingkungan, hukum berisiko menjadi alat legitimasi penghancuran ekosistem Nusantara.

Dalam perjalanan waktu, godaan untuk memilih jalan yang tampak lebih mudah hampir selalu hadir.