Adji Prakoso Adji Prakoso Hakim PN Sampang

Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Strata 2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selain bertugas sebagai Hakim PN Sampang, penulis juga aktif sebagai kontributor daerah MARINews, penulis jurnal ilmiah di berbagai platform dan terlibat penelitian, yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis juga aktif sebagai pengajar dan narasumber kegiatan ilmiah di berbagai universitas, instansi pemerintah dan organisasi profesi hukum, serta terlibat aktivitas ilmiah lainnya, seperti juri internal moot court (peradilan semu). Sebelum menjadi hakim, penulis memiliki background jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, pada salah satu media cetak di Bali.

Konten
Rabu, 9 Juli 2025 10:00 WIB

Bahas Penguatan Layanan dan Cegah Judicial Corruption, PT Surabaya dan PTA Surabaya Gelar Diskusi Intensif

Sinergi antarbadan peradilan, terutama tingkat banding, dapat menguatkan pelaksanaan pengawasan satuan kerja, karena pengadilan tingkat banding memiliki fungsi, sebagai kawal depan Kebijakan Mahkamah Agung RI.

Rabu, 9 Juli 2025 08:22 WIB

Kilas Balik Decentralisatie Wet 1903: Politik Balas Budi dan Eksistensi Pemerintahan Daerah Era Kolonial Belanda

Desakan dari kaum etis yang gencar disuarakan di seluruh Belanda dan juga di kancah internasional akhirnya membuahkan hasil. Pada 1901, Ratu Wilhelmina dalam pidatonya di hadapan Dewan Belanda secara resmi mengakui adanya "hutang moral" dan "balas budi" terhadap rakyat Hindia Belanda.

Selasa, 8 Juli 2025 14:52 WIB

Yurisprudensi MA RI: Ganti Rugi Atas Hilangnya Benda dalam Perjanjian Penitipan

Jika benda titipan tersebut hilang atau musnah, maka pemilik berhak menuntut penggantian senilai harga benda yang hilang tersebut.

Selasa, 8 Juli 2025 10:46 WIB

Cikal Bakal Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia: Dari Rechtschool, Rechtshogeschool, sampai Fakultas Hukum

Pendirian sekolah hukum berasal dari usulan Bupati Serang P.A. Achmad Djajadiningrat, untuk mengisi posisi di Landraad atau Pengadilan Negeri di berbagai kabupaten.

Senin, 7 Juli 2025 14:30 WIB

Yurisprudensi MA RI: Tidak Perlu Menunggu Putusan Pidana Guna Menentukan Objek Benda Jual Beli Hasil Curian

Pihak yang merasa dirugikan atau ingin membatalkan transaksi jual beli atas dasar objeknya merupakan hasil curian, dapat mengajukan gugatan perdata tanpa harus menunggu proses pidana tuntas.

Senin, 7 Juli 2025 08:24 WIB

Sepak Bola dan Perang Melawan Diskriminasi Rasial

Tampaknya, perang melawan rasialisme yang menyerang warna kulit, agama, latar belakang sosial, kebangsaan dan tindakan lain, wajib diresapi dan menjadi sikap bagi para penikmat olahraga kulit bundar tersebut.

Sabtu, 5 Juli 2025 18:11 WIB

KPT Surabaya Gelar Pembinaan Satuan Kerja: Penekanan pada Integritas, Pola Hidup Sederhana, dan Independensi Peradilan

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya juga menegaskan, jangan sampai ada lagi perbuatan yang mencoreng wajah peradilan dan mengecewakan masyarakat.

Sabtu, 5 Juli 2025 12:19 WIB

Landmark Decision: Disparitas Penjatuhan Pidana Bagi Para Terpidana di Kasus Sama Sebagai Alasan PK

Adalah tidak adil apabila hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana pemohon peninjauan kembali (a quo) lebih berat dibandingkan dengan rekan-rekannya yang melakukan perbuatan yang sama, namun dijatuhi hukuman yang lebih ringan.

Jumat, 4 Juli 2025 18:23 WIB

Sejarah Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan: Berawal untuk Mendukung Perang Sampai Menjadi Alat Mensejahterakan Rakyat

Pajak adalah salah satu pilar utama dalam konsep rechtsstaat (negara hukum), di mana pemerintahannya berlandaskan hukum demi kesejahteraan kolektif warganya, bukan demi kekuasaan semata.

Kamis, 3 Juli 2025 11:51 WIB

Catatan Sejarah Hukum Penerbitan Paspor: Awal Berlakunya di Dunia Sampai Pengaturannya dalam Ketentuan Nasional

Penggunaan paspor, sebagai dokumen perjalanan resmi antarnegara, secara historis telah diterbitkan sejak 450 Sebelum Masehi.