Adji Prakoso Adji Prakoso Hakim PN Sampang

Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Strata 2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selain bertugas sebagai Hakim PN Sampang, penulis juga aktif sebagai kontributor daerah MARINews, penulis jurnal ilmiah di berbagai platform dan terlibat penelitian, yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis juga aktif sebagai pengajar dan narasumber kegiatan ilmiah di berbagai universitas, instansi pemerintah dan organisasi profesi hukum, serta terlibat aktivitas ilmiah lainnya, seperti juri internal moot court (peradilan semu). Sebelum menjadi hakim, penulis memiliki background jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, pada salah satu media cetak di Bali.

Konten
Selasa, 15 Juli 2025 12:42 WIB

Yurisprudensi MA RI: Larangan Hibah Berlebihan dan Diluar Kemampuan Pemberinya

Semoga dapat jadi referensi bagi para hakim dalam mengadili perkara serupa dan menambah pengetahuan pembacanya.

Selasa, 15 Juli 2025 08:28 WIB

Regeringsreglement 1854: Ketentuan Penghapus Perbudakan Era Hindia Belanda

Pada abad 17, perbudakan era kolonial, bukan hanya ditujukan untuk mencari pekerja dengan upah murah, tetapi jadi lambang kedudukan ekonomi dan sosial bagi para pemilik budak.

Senin, 14 Juli 2025 18:33 WIB

Yurisprudensi MA RI: Petuk Bukan Tanda Bukti Kepemilikan Atas Tanah

Diperlukan pendaftaran tanah, guna dapatkan sertifikat hak atas tanah dan diakui kekuatan pembuktiannya atas penguasaan atau kepemilikan suatu tanah.

Sabtu, 12 Juli 2025 17:52 WIB

Indische Mijnwet 1899: Legalkan 75 Tahun Pertambangan Swasta dan Cikal Bakal Hukum Pertambangan Nasional

Guna mendukung penghasilan sektor pertambangan, pemerintah kolonial menerbitkan beragam aturan pendukung sektor usaha pertambangan.

Jumat, 11 Juli 2025 16:04 WIB

Tren Rambut Gondrong: Simbol Perlawanan Perang Vietnam dan Dukungan Hak Asasi Manusia

Tren rambut gondrong bukan sekadar gaya, melainkan pernah menjadi simbol perlawanan terhadap perang, dukungan terhadap hak asasi manusia, dan cita-cita perdamaian.

Jumat, 11 Juli 2025 15:01 WIB

Ketua MA RI Sambut Kunjungan Resmi Presiden Tribunal de Recurso dan Dubes Timor Leste untuk Tingkatkan Kerja Sama Yudisial

Pertemuan bilateral yang berlangsung di gedung Mahkamah Agung RI pada Jumat (11/7) itu, membicarakan peningkatan pengetahuan hukum antarlembaga peradilan, melalui serangkaian pertukaran informasi dan diskusi intensif penyelenggaraan peradilan.

Jumat, 11 Juli 2025 14:56 WIB

Sejarah Hukum Penemuan Borgol: Pernah Dibuat dari Plastik dan Digunakan Tawanan Perang

Di akhir abad 17, perusahaan Hiatt Handcuff memproduksi borgol secara massal dan cikal bakal, sebagai borgol modern.

Kamis, 10 Juli 2025 18:34 WIB

Yurisprudensi MA RI: Benda Hasil Curian Terkualifikasi Cacat Tersembunyi dan Penjual Wajib Ganti Rugi dengan Benda Serupa

Terdapat kewajiban bagi penjual dan pembeli yang diatur ketentuan hukum perdata, seperti penjual berkewajiban menanggung atas cacat tersembunyi atas benda yang dijual.

Rabu, 9 Juli 2025 10:00 WIB

Bahas Penguatan Layanan dan Cegah Judicial Corruption, PT Surabaya dan PTA Surabaya Gelar Diskusi Intensif

Sinergi antarbadan peradilan, terutama tingkat banding, dapat menguatkan pelaksanaan pengawasan satuan kerja, karena pengadilan tingkat banding memiliki fungsi, sebagai kawal depan Kebijakan Mahkamah Agung RI.

Rabu, 9 Juli 2025 08:22 WIB

Kilas Balik Decentralisatie Wet 1903: Politik Balas Budi dan Eksistensi Pemerintahan Daerah Era Kolonial Belanda

Desakan dari kaum etis yang gencar disuarakan di seluruh Belanda dan juga di kancah internasional akhirnya membuahkan hasil. Pada 1901, Ratu Wilhelmina dalam pidatonya di hadapan Dewan Belanda secara resmi mengakui adanya "hutang moral" dan "balas budi" terhadap rakyat Hindia Belanda.