Adji Prakoso Adji Prakoso Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI

Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Strata 2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selain bertugas sebagai Hakim Yustisial di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, penulis juga aktif sebagai salah satu Wakil Redaktur Pelaksana MARINews, penulis jurnal ilmiah di berbagai platform dan terlibat penelitian, yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis juga aktif sebagai pengajar dan narasumber kegiatan ilmiah di berbagai universitas, instansi pemerintah dan organisasi profesi hukum, serta terlibat aktivitas ilmiah lainnya, seperti juri internal moot court (peradilan semu). Sebelum menjadi hakim, penulis memiliki background jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, pada salah satu media cetak di Bali.

Konten
Jumat, 27 Februari 2026 13:40 WIB

Jubir Luruskan Sidang Fadhil Arif VS Sekda Batang Hari!

Sultan menegaskan permohonan izin pengambilan foto dan video dalam rangka meliput persidangan wajib disampaikan kepada Majelis Hakim sebelum persidangan di mulai

Kamis, 26 Februari 2026 15:40 WIB

Ketua MA RI Penyanggah Sidang Promosi Doktor Arteria Dahlan

Ketua Mahkamah Agung dalam sanggahannya menyampaikan ketidaksetujuan dengan pendapat Arteria Dahlan, mengenai peniadaan ancaman pidana Gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.

Kamis, 26 Februari 2026 14:07 WIB

Perdana, PN Banjarnegara Jatuhkan Putusan Pemaafan Hakim

Putusan Pemaafan Hakim ini, pertama kali dijatuhkan Pengadilan Negeri Banjarnegara setelah berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP Baru.

Kamis, 26 Februari 2026 08:08 WIB

PN Surakarta Imparsial di Pembuktian Gugatan Ijazah Jokowi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tetap berpegang teguh pada prinsip imparsial dan objektif, di mana proses pembuktian tetap berlandaskan hukum acara perdata yang berlaku.

Minggu, 15 Februari 2026 08:11 WIB

Thamrin dan Perjuangan Batalkan Aturan Kolonial

Ia aktif menolak pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang merugikan kepentingan rakyat bumiputera. Beberapa pemberlakuan perundang-undangan yang ditolak dan akhirnya dicabut, antara lain ordonansi sekolah liar atau (Wilde Scholen Ordonantie) 1932.

Jumat, 13 Februari 2026 14:35 WIB

MA RI, Terlibat Sinkronisasi Kebijakan dan Penerapan RJ

Berbagai institusi penegak hukum, hadir dalam kick off meeting Sinkronisasi Kebijakan dan Percepatan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Hadir mewakili Mahkamah Agung  pada kegiatan tersebut, Hakim Agung RI, Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Jumat, 13 Februari 2026 08:29 WIB

Pustrajak MA Review Rencana Penelitian Rekomendasi Kebijakan 2026

Koordinator penyusun rekomendasi kebijakan MA RI, diberikan kesempatan untuk memaparkan rencana penelitian dihadapan Ketua Kamar Pembina

Selasa, 10 Februari 2026 20:19 WIB

Ketua MA : Hakim Wajib Instropeksi dan Kuatkan Integritas

Ketua MA RI, berharap Para Pimpinan Pengadilan dan Hakim untuk melakukan intropeksi diri dan penguatan integritas

Selasa, 10 Februari 2026 20:07 WIB

Ketua MA : Tindakan Transaksional Hakim Bentuk Keserakahan

Mahkamah Agung RI menggelar pembinaan ketua pengadilan tingkat banding dan pertama seluruh Indonesia, Selasa (10/2/2026)

Selasa, 10 Februari 2026 18:48 WIB

KaBUA Resmi Menutup Kampung Hukum 2026

Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI 2026 yang berlangsung meriah dan mendapatkan apresiasi positif masyarakat, khususnya pemerhati peradilan