Adji Prakoso
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI
Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Strata 2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selain bertugas sebagai Hakim Yustisial di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, penulis juga aktif sebagai salah satu Wakil Redaktur Pelaksana MARINews, penulis jurnal ilmiah di berbagai platform dan terlibat penelitian, yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis juga aktif sebagai pengajar dan narasumber kegiatan ilmiah di berbagai universitas, instansi pemerintah dan organisasi profesi hukum, serta terlibat aktivitas ilmiah lainnya, seperti juri internal moot court (peradilan semu). Sebelum menjadi hakim, penulis memiliki background jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, pada salah satu media cetak di Bali.
Ini Poin Konferensi Pers MA RI Atas OTT Aparatur PN Depok
Mahkamah Agung RI berterimakasih kepada KPK, karena membantu proses bersih-bersih di Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya, tegas Jubir MA RI dimaksud.
Menyaksikan dari Kejauhan: Kampung Hukum MA Etalase Kinerja dan Dedikasi Layanan Publik
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pameran Kampung Hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI dan aparat penegak hukum di Indonesia.
Apresiasi BAWAS Tunjukan Aparatur Peradilan Jaga Integritas
Bahkan teladan melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi dicontohkan oleh Hakim Agung RI dan pejabat tinggi Mahkamah Agung lainnya, seperti Hakim Agung RI Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Sekretaris MA RI, Sugiyanto, S.H., M.H., Panmud Pidana MA RI, Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., Dirbinganis Badilum MA RI, Hasanudin, S.H., M.H.
Integritas Hakim dan Nilai Ketuhanan sebagai Fondasi Kepercayaan Publik
Hakim diposisikan sebagai pemangku mandat (amanah) untuk mengartikulasikan keadilan yang tidak hanya koheren secara legalitas-positivistik, tetapi juga resonan secara moral dan spiritual.
IZIN PENAHANAN KURANG DARI 1 JAM, BUKTI "ZERO TOLERANCE" MA
Mahkamah Agung membuka pintu selebar-lebarnya bagi aparat penegak hukum untuk menindak siapa saja aparatur peradilan yang mencederai sumpah jabatannya. Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan resmi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengapresiasi kecepatan dan kemudahan koordinasi dengan Pimpinan MA dalam proses penegakan hukum tersebut.
Muncul Kembali Pidana Penghinaan Presiden
KUHP Nasional kembali mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden meskipun sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan ketentuan ini menjadi ujian independensi Hakim yang mengadili perkara dimaksud.
Hakim Agung Ainal Mardhiah Hadiri FGD Eksploitasi dan Pelecehan Seksual di Dunia Digital
Selain Hakim Agung RI, Ainal Mardhiah dalam diskusi tersebut, hadir Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H.
Membedah Praperadilan di KUHAP Baru
Tidak dapat diselenggarakannya pokok perkara, saat praperadilan tengah diperiksa dan menunggu putusan praperadilan terlebih dahulu merupakan bentuk kebaruan konsep praperadilan di KUHAP baru.
Hakim Agung Nani Indrawati Narasumber Dialog Perlindungan Pembela Lingkungan
Ketua BPHPI (Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia) MA RI, juga menyampaikan penerapan Anti-SLAPP juga telah diberlakukan di berbagai negara.
Materi Properti Impian Dimiliki, Finansial Terkendali di Kegiatan IKAHI
Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh seluruh anggota IKAHI se-Indonesia, menghadirkan para pakar di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan.