Momentum ini menegaskan peran strategis Peratun sebagai pilar kontrol yuridis yang menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak warga negara.
Kegiatan ini mendorong kolaborasi teknis dan nonteknis peradilan guna meraih dan meningkatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Rapat Koordinasi Teknis PTUN se-wilayah hukum Kalimantan menjadi ajang refleksi sekaligus apresiasi atas capaian kinerja satuan kerja di bawah PT TUN Banjarmasin.
Dirjen Badilmiltun menekankan pentingnya refleksi untuk memperbaiki diri dalam menghadapi tantangan tahun 2026 pada kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Ditjen Badilmiltun MA RI.
Dalam aturan teknis tersebut disebutkan persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual
Satuan kerja merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi smart majelis ini. Karena jelas terbuka dan by system penentuan majelis ini didasarkan pada beragam faktor.