MARINews, Jakarta- Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara (RPKTUN) 2026 resmi diawali pada Senin, 19 Januari 2026, dengan rangkaian kegiatan persiapan dan pembukaan di Aston Sentul Lake Resort & Conference Center, Kabupaten Bogor.
Pada Senin, 19 Januari 2026, kegiatan diawali dengan acara pembukaan Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara yang dipusatkan di Adhiwangsa Ballroom lantai 6 Aston Sentul Lake Resort & Conference Center.
Kegiatan ini dihadiri oleh Yang Mulia Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. selaku Ketua Kamar Tata Usaha Negara.
Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya integritas dan keparipurnaan bagi penegak hukum, yang mencakup keilmuan, kapasitas, serta kemampuan olah pikir untuk memahami secara makro dan mikro berbagai hal, termasuk sifat-sifat indrawi.
Beliau juga mengingatkan perlunya selalu menyisihkan biaya yang dicadangkan untuk membina sisi integritas secara resmi dalam keseharian lingkup profesi, karena membina moral terbukti lebih berat daripada membina kapasitas intelektual.
Pria kelahiran Bukittinggi, 17 Juli 1958 ini turut menekankan kerangka rencana mediasi dalam lingkup peradilan administrasi.
Konsep mediasi peradilan administrasi atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada dasarnya akan disesuaikan dengan konsep mediasi pada umumnya dengan mengakomodir asas-asas hukum adminsitrasi sehingga mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Proses ini bersifat sukarela dan informal, bertujuan mencapai kesepakatan win-win solution untuk mengatasi sengketa tata usaha negara.
Kegiatan yang diawali dengan laporan Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.
Beliau menuturkan, beberapa lingkup pembahasan pada Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara 2026 ini terdiri dari pembahasan hukum baik yang terjadi dari masing-masing perkara dari Tata Usaha Negara dan Pajak, mengenai minutasi dan target penyelesaian perkara. (19/01)
Disampaikan pula Tunggakan perkara di Kamar Tata Usaha Negara tercatat sebanyak 1.480 perkara per 15 Januari 2026, dengan rincian tunggakan minutasi per 31 Desember 2025 sebanyak 1.516 perkara, 139 berkas telah dikirim, dan sisa 1.480 berkas belum diminutasi.
Selain itu, dilaporkan bahwa rapat pleno Kamar Tata Usaha Negara akan diselenggarakan pada hari Senin sampai dengan Rabu, 19 sampai dengan 21 Januari 2026.
Setelah sesi persiapan, agenda berlanjut dengan kegiatan Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Hari ke-1 (Day 1) yang digelar di Adhiwangsa Ballroom lantai 6.
Sesi pleno hari pertama ini dijadwalkan berlangsung pada malam hari, pukul 20.00–23.00 WIB, sebagai forum awal pembahasan materi kamar TUN yang akan berlanjut pada hari-hari berikutnya.
Rangkaian kegiatan pada 19 Januari 2026 mencerminkan fokus penyelenggara untuk menyiapkan forum pleno yang tertib, efektif, dan kondusif bagi para peserta dari lingkungan peradilan tata usaha negara.
Melalui persiapan teknis ini, RPKTUN 2026 diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan rumusan kebijakan yang memperkuat pelaksanaan tugas peradilan TUN di tahun 2026.
