Dalam praktiknya, sering kali putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tak dilaksanakan secara sukarela oleh badan/pejabat pemerintahan.

Karena itu, sengketa lingkungan hidup kerap diajukan ke Peratun untuk mewujudkan keadilan lingkungan (environmental justice).

Saat ini, yurisdiksi sengketa penetapan dan pengesahan anggota DPRP/DPRK berada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado

Dengan kebijakan yang tepat, diferensiasi ini dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan motivasi hakim, menjaga kualitas putusan, serta memperkuat integritas peradilan tata usaha negara di Indonesia.