Di tengah keterikatan pada surat dakwaan dan kewajiban menerapkan asas lex favor reo, hakim dituntut melakukan penyesuaian kualifikasi yuridis secara cermat untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Antusiasme peserta tampak dari diskusi yang berkembang, khususnya terkait kemudahan akses pembiayaan dan fleksibilitas jangka waktu pembiayaan.

Pengaturan mengenai pemberhentian kepala daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Acara penutupan pada Sabtu (15/11/2025) turut mengumumkan peserta terbaik, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Daniel Saputra

Kegiatan yang berlangsung sederhana namun sarat makna ini menjadi momentum penting untuk memperkokoh solidaritas dan semangat pengabdian

Keterlibatan kedua mediator ini membuahkan hasil positif dan menjadi bukti nyata kolaborasi efektif antara Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa perdata secara damai.

Kerja sama ini muncul dari kebutuhan nyata para hakim yang kerap mengalami promosi dan mutasi antarwilayah.

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif membawa angin segar dalam sistem pemidanaan di Indonesia.