Iqbal Lazuardi
hakim di Pengadilan Negeri Pulau Punjung
Hakim di Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Sumatera Barat, dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat dan pengalaman profesional yang beragam. Lahir di Cirebon pada 14 April 1993, Iqbal menyelesaikan pendidikan hukumnya di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada 2016. Selama masa kuliahnya, Iqbal aktif terlibat dalam berbagai organisasi, termasuk Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter Universitas Jenderal Soedirman dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dewan Pimpinan Cabang Purwokerto, di mana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik Masa Juang 2014-2016. Ia juga pernah memimpin sebagai Ketua Ikatan Alumni SMANSA Kampus UNSOED pada 2013.
Hakim Muda Membantu Penyelesaian Perkara di Pengadilan yang Sibuk: Mungkinkah?
921 Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim, kini bersiap mengisi pos Hakim baru di lingkungan peradilan umum. Mereka dikukuhkan, pada 12 Juni 2025 dan akan menyebar di berbagai pengadilan negeri kelas II, di seluruh wilayah Indonesia.
Berkurban Sapi di Masjid Nurul Huda Dharmasraya: Refleksi Iman dan Wujud Keadilan Sosial
Keadilan sejati tidak cukup ditegakkan di ruang sidang, melainkan harus turut dirasakan di tengah masyarakat. Melalui tindakan sederhana namun bermakna seperti kurban.
Hakim Berdikari: Membangun Kesejahteraan dari Koperasi, Bukan dari Ketergantungan Para Pihak Berperkara
Ketika para hakim bersatu menciptakan sistem kesejahteraan sendiri, kita sedang menyusun ulang paradigma dari sekadar “abdi negara” menjadi insan peradilan yang berdaulat secara ekonomi, bermartabat dalam tugas, dan sejahtera dalam kehidupan.
Surat Terbuka untuk Calon Hakim Angkatan IX: Tetaplah Menyala, Bahkan di Tempat Tergelap Sekalipun
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing langkah-langkah kalian, meneguhkan hati kalian, dan menjaga nurani kalian dalam tugas yang panjang ini.
Disiplin Jadi Fondasi Prestasi: PN Pulau Punjung Ukir Rekor Kinerja Nasional
Semua capaian ini menegaskan bahwa kedisiplinan bukan hanya soal kehadiran fisik, melainkan menjadi kunci utama dalam membangun integritas kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Menata Wajah Pengadilan antara Etika Visual dan Identitas Lembaga
Sudah saatnya kita menata ulang wajah pengadilan. Bukan dengan memperbesar gambar personal, melainkan dengan memperkuat nilai-nilai integritas dan pelayanan hukum yang adil. Biarlah baliho besar dipakai untuk menyemangati masyarakat dan mengapresiasi pencapaian rakyat, bukan untuk menegaskan posisi para pejabatnya.
Ketika Nama Disebut dalam Dakwaan: Kewajiban Penegak Hukum Menindaklanjuti Tanpa Menunggu petunjuk Hakim
Jika kita ingin membangun negara hukum yang sejati, maka setiap nama dalam dakwaan harus menjadi pintu masuk ke proses penyelidikan yang adil, objektif, dan imparsial.
Strategi dan Tips Bagi Mediator dalam Mencapai Kesepakatan yang Menguntungkan Semua Pihak
Dalam konteks mediasi di pengadilan, peran mediator sangat penting untuk memastikan proses ini berjalan efisien, mengurangi ketegangan, dan menghindari konflik yang lebih panjang.
Menilai Kinerja Hakim Melalui e-Kinerja: Tepat atau Perlu Dikaji Ulang?
Sayangnya, sistem e-Kinerja yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya memahami karakter khas pekerjaan yudisial. Sistem ini justru menitikberatkan pada kepatuhan terhadap laporan administratif.
Strategi Penguatan Komunikasi Publik Pengadilan untuk Meningkatkan Pemahaman Hukum
Ketika publik hanya melihat cuplikan atau narasi yang bias, tanpa memahami proses hukum yang melatarbelakangi suatu putusan, maka kepercayaan terhadap lembaga peradilan pun dapat terganggu.