Nadia Yurisa Adila
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Penulis merupakan Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dan telah meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro (2018), yang memiliki ketertarikan khusus pada reformasi peradilan, hukum lingkungan dan ilmu kedokteran kehakiman. Nadia pernah memimpin sebuah tim di satuan kerjanya dalam menerapkan kerangka kerja International Consortium for Court Excellence (ICCE) hingga berhasil mengantarkan satuan kerjanya terdaftar sebagai Implementing Member ICCE (2023).
Audiensi MA-KY: Sinergi dan Komunikasi Jadi Kunci
Pada pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab itu, turut diulas pengalaman konstruktif antara MA dengan KY.
Penutupan Munas XXI: Ketua MA dan Ketua Umum PP IKAHI Terpilih Apresiasi Panitia serta Peserta
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta Munas XXI IKAHI
Batalkan Vonis Bebas, Ini Vonis Mahkamah Agung Soal Limbah Berbahaya
Adapun untuk jumlah limbah B3, Judex Juris menjabarkan, sekitar 100 ton berada di lahan terbuka dan sekitar 20 ton tersimpan di TPS limbah B3.
Ketua MA: Munas XXI IKAHI 2025, Teguhkan Solidaritas Hakim & Rumuskan Strategi Menghadapi Tantangan Zaman
Membuka sambutannya, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas partisipasi para pengurus dan anggota IKAHI dari seluruh Indonesia pada Munas XXI IKAHI.
Sekretaris MA Soroti Pembangunan Flat Hakim, Pengamanan Khusus, dan Perbaikan Gedung Pengadilan
Selama proses pembangunan rumah dinas/flat itu, lanjut Sugiyanto, rencananya akan dibuat sebuah nota kesepahaman dengan Panglima TNI.
Ketua Mahkamah Agung pada Pembinaan Sekretaris Pengadilan: Disiplin dan Integritas Jadi Prioritas
Ia turut memaparkan data hukuman disiplin dari 2023 hingga November 2025 di berbagai jenjang jabatan kesekretariatan.
Kehadiran Mahkamah Agung di Gakkumdu Award 2025: Menguatkan Kolaborasi dalam Penegakan Hukum Pemilu
Gakkumdu Award yang digelar oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) itu, mengusung tema “Sinergi Penegakan Hukum Pemilu yang Profesional, Transparan dan Berintegritas.
Tiga Dekade Penegakan Hukum Lingkungan: Apa Kata MA, Kejagung, Kementerian LH dan ICEL?
Adapun permasalahan utama dalam penegakan perkara lingkungan hidup, lanjut Lulik, terletak pada eksekusi putusan dan kepatuhan pejabat.
Ujian Eksaminasi PT Jawa Tengah: Transparansi Seleksi Calon Hakim Tinggi untuk Kepercayaan Publik
Ujian eksaminasi digelar, dalam rangka mewujudkan objektivitas dalam pengangkatan jabatan Hakim Tinggi di wilayah hukum PT Jawa Tengah.
Anulir Putusan Bebas, Mahkamah Agung Vonis Terdakwa Pemalsuan Surat Satu Tahun Penjara
Sebelumnya, pengadilan tingkat pertama membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan memulihkan hak-hak terdakwa.