Penundaan proses hukum pasca putusan pengadilan masih menjadi persoalan dalam praktik peradilan pidana. Pasal 27 KUHAP Baru hadir untuk memastikan putusan praperadilan berujung pada penuntutan dan mencegah proses pidana berlarut.

Hak bersuara di ruang publik merupakan fondasi demokrasi dan negara hukum yang dijamin konstitusi, sekaligus menuntut tanggung jawab dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat yang majemuk dan ruang digital yang semakin terbuka.

Independensi hakim sejatinya tidak dimaksudkan sebagai perlindungan personal bagi profesi hakim, melainkan sebagai jaminan bagi masyarakat pencari keadilan.

Secara filosofis, bencana ekologis mencerminkan krisis relasi antara manusia dan alam.

Menurut penulis, "pengamatan hakim" dapat mendukung prinsip keadilan restoratif yang ditekankan di KUHAP Baru.

KUHAP Baru meluaskan definisi saksi untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas permasalahan tindak pidana pada era modern.

Pengakuan ini menandakan pergeseran fundamental dari asas legalitas formal yang kaku menuju keseimbangan dengan legalitas materiel

Banyak orang mengira kalimat ini adalah pujian untuk rakyat, padahal beberapa referensi menunjukkan sebaliknya.

Hukum pidana sering kali dianggap sebagai instrumen yang kaku, dingin, dan statis.

Trauma sejarah dimaksud, menyadarkan Radbruch bahwa hukum tidak boleh dilepaskan dari esensi keadilan.