"Bahwa itu kan Presiden berhak memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi itu hak istimewa." ucap Prof. Yanto.
Suradi memaparkan MA telah menerbitkan regulasi dan instrumen pengawasan. Baik itu dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Perlaku Hakim sejak tahun 2009 lalu.
Proses penyusunan RKUHAP telah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya dengan telah menjaring meaning participation atau partisipasi bermakna dari para pemangku kepentingan.
Dalam sidang yang digelar Rabu (12/11) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Ketua Majelis sekaligus Ketua MK, Suhartoyo menyebut Mahkamah Agung perlu dihadirkan sebagai pihak terkait untuk dimintai keterangan.
Setelah rumah seorang hakim di Medan terbakar pada awal November 2025, sebelumnya seorang hakim Pengadilan Agama Batam juga menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal pada Maret 2025.