ASN Mahkamah Agung RI yang dulu sempat menjadi Jurnalis di salah satu media online. Menyukai bidang Politik, Hukum, dan Olahraga
Komitmen Prof Yanto Majukan IKAHI dan Kawal 3 RUU Penting
Dalam kesempatan tersebut, dirinya berkomiten untuk memajukan IKAHI dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dalam Munas IKAHI Ke-XXI.
Tutup Munas XXI IKAHI, Ini Harapan dan Pesan Ketua MA Soal Keberhasilan Organisasi
Ia menegaskan tantangan dunia peradilan ke depan semakin kompleks dan membutuhkan dukungan seluruh anggota IKAHI.
Mahkamah Agung Kembali Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
Penghargaan diberikan kepada Mahkamah Agung dalam seremoni Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.
WKMA Non Yudisial: Sekretaris Pengadilan Bertanggung Jawab Menjaga dan Menegakkan Integritas
Sekretaris memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak administrasi, manajemen, serta budaya kerja di satuan kerja masing-masing.
19 Satuan Kerja di Mahkamah Agung Raih Predikat WBK Tahun 2025, Ini Daftarnya
WBK dan WBBM merupakan program yang dicanangkan sebagai komitmen unit kerja atau instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bebas dari praktik-praktik korupsi
Ketua Kamar Pidana MA: Hakim Sejati Berdiri Pada Fakta, Bukan Gemuruh Komentar Publik
Dijelaskan kemandirian hakim adalah amanah masyarakat yang harus dijaga setiap saat.
Kata Juru Bicara MA Terkait Rehabilitasi Eks Dirut ASDP
"Bahwa itu kan Presiden berhak memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi itu hak istimewa." ucap Prof. Yanto.
Langkah MA Jelang Berlakunya KUHAP Baru
Sebelumnya RKUHAP telah disahkan oleh DPR RI pada rapat paripurna yang digelar Selasa (18/11) lalu.
Rapat Bersama Komisi III DPR, Kepala Bawas MA Ungkap 5 Langkah Penguatan Intergritas Aparatur Peradilan
Suradi memaparkan MA telah menerbitkan regulasi dan instrumen pengawasan. Baik itu dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Perlaku Hakim sejak tahun 2009 lalu.
RKUHAP Resmi Disahkan Dalam Rapat Paripurna DPR
Proses penyusunan RKUHAP telah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya dengan telah menjaring meaning participation atau partisipasi bermakna dari para pemangku kepentingan.