Syailendra Anantya Prawira
Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng
Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng
PN Bantaeng Gelar Public Campaign Melalui Aksi Berbagi Takjil
Pengadilan Negeri (PN) Bantaeng menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga marwah lembaga dengan seluruh aparatur PN Bantaeng turun ke jalan melaksanakan Public Campaign Zona Integritas (ZI) sebagai langkah konkret mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pasungan Algoritma Praduga Tak Bersalah
Fenomena trial by social media menghadirkan penghakiman publik yang kerap menjatuhkan vonis lebih cepat daripada putusan pengadilan, mengancam keadilan dan imparsialitas hukum.
Menakar Andil Korban dalam Tindak Pidana: Implementasi Doktrin Victim Precipitation pada KUHP
Pemberlakuan KUHP baru menggeser orientasi pemidanaan dengan mengakui peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Pasal 70 ayat (1) huruf h membuka ruang keadilan proporsional melalui pertimbangan victim precipitation.
Menakar Andil Korban dalam Tindak Pidana: Implementasi Doktrin Victim Precipitation pada KUHP
Pemberlakuan KUHP baru menggeser orientasi pemidanaan dengan mengakui peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Pasal 70 ayat (1) huruf h membuka ruang keadilan proporsional melalui pertimbangan victim precipitation.
Memaknai Wajah Baru Delik Perkosaan Pada KUHP Nasional
Pembaruan ini dipandang sebagai langkah progresif yang menegaskan perlindungan otonomi tubuh, persetujuan (consent), serta keadilan yang lebih inklusif dan berperspektif korban.
Mengenal Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas
Tulisan ini menguraikan secara komprehensif perbedaan yuridis, filosofis, dan psikologis kedua konsep tersebut dalam kerangka KUHP lama dan KUHP nasional, guna mencegah kriminalisasi terhadap korban sekaligus menjaga batas proporsionalitas pembelaan diri.
Membedah Dikotomi Pidana sebagai Pemidanaan dan Obat
Melalui telaah historis, sosiologis, dan yuridis, penulis mengajak pembaca merefleksikan kembali hakikat keadilan pidana dalam KUHP Nasional yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan.
Dari Inkuisitor ke Adversarial: Evolusi Urutan Pemeriksaan Saksi KUHAP Lama ke KUHAP Baru
Pergeseran urutan pemeriksaan saksi dari KUHAP Lama menuju KUHAP Baru menandai transformasi mendasar dalam cara peradilan mencari kebenaran: dari dominasi hakim dalam sistem inkuisitorial menuju pertarungan argumen para pihak dalam semangat adversarial.
Masa Depan Indonesia di Tengah Ancaman Ekosida dan Ketidakadilan Ekologis
Ekosida bukan sekadar ancaman ekologis, melainkan persoalan konstitusional yang menentukan masa depan bangsa. Tanpa keadilan ekologis dan perlindungan bagi pembela lingkungan, hukum berisiko menjadi alat legitimasi penghancuran ekosistem Nusantara.
Menentukan Batas Perbuatan Persiapan dan Permulaan Pelaksanaan Percobaan KUHP Nasional
Pemahaman yang jernih terhadap batasan ini sangat penting guna menjamin kepastian hukum, menghindari pemidanaan terhadap niat semata.