Penggunaan satu pengadilan distrik di setiap kabupaten/kota dan pengadilan teritorial di setiap provinsi memberikan suatu hal yang menguntungkan dari berbagai sisi.

Putusan ini menjadi contoh bagaimana hakim dapat menjalankan fungsi peradilan secara progresif dan manusiawi, tanpa mengabaikan tujuan pemidanaan.

Kekosongan hukum positif Islam tentang mafqud, tentu akan membawa dampak kepada ketidakpastian hukum dalam mengadili perkara permohonan penetapan mafqud.

Harapannya dari 30 nama hakim yang dinyatakan memenuhi syarat dan kapasitas sebagai pimpinan pengadilan negeri kelas 1A, dapat membawa satuan kerja yang dipimpinnya ke depan menciptakan keadilan melalui ruang-ruang sidang.

Dalam konteks mediasi di pengadilan, peran mediator sangat penting untuk memastikan proses ini berjalan efisien, mengurangi ketegangan, dan menghindari konflik yang lebih panjang.

Mahkamah Agung dan pemerintah perlu bersama-sama mendorong langkah penetapan lembaga peradilan sebagai Objek Vital Nasional. Penetapan ini akan memberikan dasar hukum bagi aparat keamanan seperti Polri dan TNI untuk melakukan perlindungan secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Ketua Pengadilan Negeri Muaro Yudith Wirawan, S.H., M.H. menyebut, edukasi hukum kepada masyarakat dan perlindungan terhadap aparat pengadilan yang menjalankan tugas sesuai dengan hukum, patut jadi perhatian.

Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyaraka.

Dalam memutus perkara, hakim bisa memilih menginjakkan kakinya pada dua sistem pemikiran: Formalisme atau realisme. Namun, di antara kedua titik ini ada wilayah abu-abu yang sangat sulit untuk diabaikan.

Keberatan nama adalah kepercayaan. Di mana, seseorang menderita sakit, baik dalam bentuk fisik hingga anomali mentalitas yang dipercaya disebabkan pemberian nama yang dipercaya memiliki makna buruk hingga penyandang nama tersebut tidak mampu menanggung doa dari nama tersebut.