Alternatif penyelesaian secara damai, efisien, dan fleksibel kini menjadi pendekatan baru dalam sistem peradilan di Indonesia, selaras dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila yang menjadi dasar hukum nasional.

Itsbat Nikah terpadu yang dilaksanakan merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas 1B dan Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya.

Surat Keputusan Bersama menjadi objek hak uji materiil karena sifat berlakunya terus menerus, objek normanya berulang-ulang, subjek pengaturannya bersifat umum, luas dan berlaku ke luar, serta perilaku yang dirumuskan bersifat abstrak dan tertulis.

Ketua PT Ambon dalam pembinaan terus menerus, mengingatkan, agar seluruh pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, dan seluruh pegawai pengadilan negeri sewilayah hukum PT Ambon, agar selalu menjaga integritas dalam melaksanakan tugas.

Perkara ini ditangani oleh Polsek Koto Baru dan dilimpahkan ke pengadilan. Pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, mengingat jenis tindak pidananya yang tergolong ringan.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip deliberasi demokratis ke dalam fungsi peradilan, pengadilan Indonesia dapat membangun fondasi legitimasi yang lebih kuat dan tahan lama.

Urgensi dari Undang-Undang CoC tidak hanya terletak pada aspek perlindungan terhadap hakim, melainkan juga menjadi pondasi penting dalam menjaga integritas, independensi, serta kewibawaan peradilan itu sendiri.

Bilamana terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut ketentuan hukum agama, hukum adat, dan ketentuan lainnya.

Putusan ini mencerminkan adanya pemulihan bagi korban serta memulihkan hubungan antara korban dengan terdakwa, juga dengan masyarakat.

Dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa, Mahkamah Agung terus memperkuat tata kelola kepemimpinan melalui sistem pengawasan dan pembinaan berkelanjutan, serta keterlibatan publik dalam pengawasan moral calon-calon pimpinan pengadilan.