Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial ini, merupakan bagian dari strategi Mahkamah Agung untuk memperkuat jangkauan komunikasi kelembagaan dan menjawab kebutuhan publik secara inklusif dan cepat.

Kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling mampu melayani.

Rekonsiliasi institusional melalui pendekatan hukum yang kuat dan komitmen negara yang kokoh, menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik serta mewujudkan stabilitas sosial secara berkelanjutan.

Teori kontrak sosial mengajarkan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang dicintai rakyatnya. Hukum yang ditaati karena diyakini, bukan karena ditakuti.

Pemberian hibah atas seluruh harta pewaris kepada salah satu ahli waris dinilai tidak sah secara syar’i, apabila menimbulkan ketimpangan distribusi intrakeluarga.

Kepada Dr. Sobandi, YM Sunarto dalam sambutannya menitipkan amanah untuk menjadikan sistem administrasi Mahkamah Agung sebagai model tata kelola yang modern, efisien, dan transparan.

Sistem pembayaran digital ini bertujuan mempermudah proses transaksi bagi masyarakat pengguna layanan pengadilan, sekaligus sebagai langkah strategis untuk meminimalisir potensi gratifikasi.

Ketua MA YM. Sunarto dalam sambutannya usai pelantikan mengatakan, jabatan yang diemban ketiganya bukan posisi administrasi semata-mata.

Kehadiran keadilan sejati memerlukan kesediaan untuk membuka hati, menafsir hukum dengan hikmah, dan melihat manusia sebagai tujuan hukum, bukan objeknya.

Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, saat di bawah kepemimpinan sosok yang mengawali karir sebagai Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren tersebut, banyak melakukan inovasi dan memperoleh prestasi bertaraf nasional