Masih banyak harapan yang diinginkan oleh para hakim di seluruh Indonesia agar IKAHI dapat berperan aktif dan sebagai motor penggerak dalam membentuk hakim yang berintegritas dan peradilan yang berkualitas.

Pengurus IKAHI daerah Jawa Timur melaksanakan bakti sosial untuk internal pengadilan dan untuk eksternal pengadilan.

Pertimbangan diambil Majelis Hakim Kasasi karena telah dilakukannya upaya damai secara adat oleh Terdakwa dengan keluarga korban dengan mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Masalah integritas tak boleh ditawar-tawar. Harga mati. Tak boleh dikompromikan, meski dengan sejuta kompensasi material atau fasilitas.

Saat teknologi kuantum terus berkembang, sistem peradilan perlu beradaptasi dengan membuat kerangka hukum yang sesuai untuk mengatur penggunaan teknologi ini.

Hakim tidak bisa menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Di era Prabowo, dunia penegakan hukum sedang dipertontonkan secara eksplosif.

PP IKAHI mengharapkan pemberian layanan Mandiri In Health, tidak diskriminatif dan dapat dirasakan hakim seluruh Indonesia yang memerlukan evakuasi medis, repatriasi medis atau repatriasi jenazah.

Suatu keniscayaan yang dihadapi hakim adalah mutasi rutin selama dua sampai tahun lima tahun sekali.

Putusan ini mencerminkan adanya pemulihan bagi korban serta memulihkan hubungan antara korban dengan Terdakwa, juga dengan masyarakat.