Di masa depan, kolaborasi yang solid antara Polri dan Mahkamah Agung akan menjadi fondasi utama dalam membentuk sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ketika keluarga besar di Indonesia masih menunjukkan peran fungsionalnya secara kuat, baik sebagai jaring pengaman sosial maupun kultural, maka hukum tidak dapat serta-merta mengadopsi konsep keluarga yang cenderung individualistis tanpa kajian kontekstual yang mendalam.

Diperlukan adanya perubahan dalam PERMA, yang memberikan ruang pengaturan hukum atas perlawanan putusan perampasan kemerdekaan dalam pelanggaran lalu lintas.

Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan penerbitan Surat Edaran MA (SEMA) sebagai panduan bagi hakim dalam menilai dan memutuskan perkara yang melibatkan justice collaborator.

Persahabatannya dengan M. Yamin semakin memperkokoh semangat kebangsaan, untuk membawa rakyatnya terbebas dari belenggu penjajahan.

Inisiatif ini, merupakan wujud komitmen pengadilan dalam memastikan seluruh personelnya dapat bekerja secara optimal dengan kondisi fisik yang sehat dan prima.

Langkah kebijakan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung dalam penguatan integritas antara lain, penguatan sistem pengawasan dengan mengeluarkan paket kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016.

Di Indonesia sendiri, kewajiban menggunakan helm, diperintahkan berlaku untuk pengendara sepeda motor, sejak kepemimpinan Kapolri Jenderal Hoegeng,

Tanggung jawab profesi hukum, tidak hanya terbatas pada klien, tetapi juga pada masyarakat dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Adapun gedung pengadilan di Keraton Sumenep, terkategorikan mewah dan berwibawa untuk zamannya. Lantai bangunan pengadilan tersebut, memiliki 30 sentimeter dari tanah dan atapnya sudah terbuat dari bahan genteng.