Forum ini menegaskan fokus pembenahan pada efisiensi birokrasi, optimalisasi e-Court, efektivitas mediasi, serta percepatan pelaksanaan putusan pengadilan.

Nilai-nilai yang diwariskannya menunjukkan bahwa ruh keadilan tidak hanya bertumpu pada aturan, tetapi juga pada nurani, akuntabilitas, dan keberanian moral penegak hukum.

Forum lintas aparat penegak hukum ini sekaligus menegaskan peran Mahkamah Agung sebagai lembaga paling siap dan leader dalam pengembangan SPPT-TI.

Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa pelanggaran prinsip syariah—baik karena taqsir (kelalaian) maupun ‘udwan (perbuatan melawan hak)—merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Perkara yang diajukan mahasiswa Pascasarjana FH UI ini menilai aturan izin Ketua Mahkamah Agung berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan istimewa berbasis jabatan.

Meski tekanan massa begitu besar, PN Pati menegaskan  jalannya persidangan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum.

Ramadhan di Gorontalo menjadi ruang perjumpaan antara iman dan tradisi. Di tanah yang dijuluki Serambi Madinah ini, bulan suci hadir bersama gema budaya yang telah diwariskan turun-temurun. (Artikel Serba Serbi Edisi Ramadhan)

Momentum spiritual ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kesejahteraan dan integritas adalah dua pilar yang tak terpisahkan.

Mahkamah Agung memberi kesempatan kepada Indonesian Society of International Law (INASIL) untuk menggunakan sarana pengadilan dalam mengembangkan hukum internasional di berbagai daerah.

Pengalaman sederhana warga justru menjadi cermin paling jujur untuk menguji relasi antara aturan, empati, dan martabat.