Pengadilan menghadapi tantangan baru dalam mengkualifikasikan aset digital. Perlu ditelusuri apakah aset tersebut memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan kepemilikannya, dan dapat dibuktikan keberadaannya secara hukum.

Tanggung jawab pidana seorang atasan sipil atas perbuatan bawahannya, yang lakukan kejahatan terhadap kemanusiaan wajib berlandaskan adanya otoritas de jure atau de facto, yang mempunyai rantai hirarki pimpinan secara efektif, seperti hirarki dalam organisasi militer.

Dengan memperhatikan dinamika ekonomi syariah dan kompleksitas transaksionalnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah mensyaratkan kerangka hukum yang bersifat komprehensif dan integratif

Institusi iqrār bi al-nasab dalam khazanah hukum Islam layak diadopsi sebagai instrumen yuridis sah yang memungkinkan atribusi nasab dalam kerangka syar‘i serta menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap anak.

Pengakuan bahwa hakim adalah manusia biasa justru menegaskan kemuliaan dan beratnya amanah yang mereka emban. Mereka adalah pelayan keadilan, bukan penguasa mutlak.

Integritas adalah tentang keteguhan hati, kejujuran, dan keberanian untuk memihak kebenaran, bahkan ketika itu berarti harus berhadapan dengan kritik dan ketidakpuasan.

PA Lebong terus berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

AMPUH merupakan kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan hak-hak konstitusionalnya dan prinsip keadilan dapat terwujud secara nyata, bukan hanya sebatas norma hukum semata.

Menggunakan bahasa sederhana dalam putusan bukan hanya soal gaya penulisan, tetapi merupakan bagian dari transparansi hukum dan upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.