Kegiatan ini menjadi refleksi komitmen lembaga dalam menyeimbangkan profesionalisme kerja dengan penguatan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia.

Putusan ini menjadi preseden praktik baik penegakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sekaligus pengingat bahwa mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan tahapan esensial untuk mewujudkan keadilan dan penyelesaian sengketa yang berintegritas.

Kegiatan ini mendorong kolaborasi teknis dan nonteknis peradilan guna meraih dan meningkatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Diskusi ini melibatkan tokoh media seperti Sutanto Hartono dan Prof. Burhanuddin Muhtadi.

Putusan ini mencerminkan penerapan paradigma KUHP baru yang menekankan keadilan restoratif, rehabilitatif, dan pendekatan humanis dalam penyelesaian perkara pidana.

Persidangan ini menyoroti penerapan hukum acara pidana, termasuk opsi pemeriksaan singkat yang tidak digunakan penuntut umum, serta menegaskan komitmen pengadilan dalam mengawal proses peradilan secara tertib dan akuntabel.

Kehadiran langsung Hakim Agung RI dalam proses seleksi ini menjadi simbol keseriusan lembaga peradilan dalam memastikan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas sejak tahap awal penjaringan calon hakim.

Keberhasilan ini menegaskan komitmen PN Pariaman dalam mengedepankan penyelesaian perkara perdata melalui mekanisme mediasi yang berkeadilan, menjaga harmoni adat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Seperti tahun lalu, jajaran pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Hakim Adhoc, para pejabat eselon 1 serta pejabat MA lainnya dijadwalkan hadir pada acara pembukaan PKH 2026.

Program ini menjadi wujud komitmen PA Tutuyan dalam menjawab tantangan geografis dan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum.