Secara normatif, belum ada aturan yang mengatur atau melarang penggunaan aplikasi tersebut dalam pelaksanaan descente.

Dalam banyak masyarakat, hukum sering dianggap sakral hanya karena ia dibakukan dalam bentuk peraturan. Namun hukum tanpa etika hanyalah alat yang bisa dipakai siapa pun, bahkan oleh yang zalim.

Partisipasi publik merupakan cara paling efektif untuk memastikan hukum tetap menjadi pelayan keadilan dan bukan tujuan lainnya.

Ketika masyarakat merasakan bahwa hukum mendengarkan, mereka akan percaya dan patuh dengan kesadaran. Hukum pun menjadi bagian dari budaya, bukan sekadar sistem kekuasaan.

Penambahan usia pensiun hakim bukanlah langkah mundur, melainkan pengakuan atas realitas penuaan secara positif dan manusiawi, dengan memperhatikan keadilan yang bermartabat.

Tanpa adanya pengaturan jabatan hakim yang jelas dan baik, maka kedudukan hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, rawan mendapatkan intervensi extra judicial yang merusak martabat dan keluhuran seorang hakim.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menyerap aspirasi terkait materi muatan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, sehingga dilakukan diskusi muatan materi rancangan undang-undang tersebut.

MA perlu mengeluarkan pedoman teknis atau Surat Edaran yang memberikan arahan bagi hakim dalam menangani perkara digital, termasuk bagaimana menilai validitas bukti digital.

Semoga dapat jadi referensi bagi para hakim dalam mengadili perkara serupa dan menambah pengetahuan pembacanya.

Buku ini ditulis oleh sastrawan dan jurnalis Mesir, Muhammad Husein Haekal. Diterbitkan oleh Darr Al-Maarif, Mesir pada 1933. Hingga kini buku tersebut menjadi rujukan cendikiawan muslim dan nonmuslim dunia dalam mencari informasi tentang Rasulullah SAW.