Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 perlu dibaca secara cermat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat maupun di lingkungan aparatur negara.

SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Mahkamah Agung menyempurnakan pengertian pembeli beritikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peristiwa memilukan ini bermula pada September 2025 di sebuah ruas jalan poros di depan sebuah sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

Pengakuan konstitusional ini mencerminkan pemahaman bahwa mutu lingkungan berkorelasi langsung dengan mutu kehidupan manusia.

Melalui kolaborasi dengan Disdukcapil Kota Bandung, layanan ini memberikan kepastian waktu, kemudahan akses, dan efisiensi bagi masyarakat pencari keadilan.

Pendekatan ini memperkuat peran hakim untuk menggali tujuan dan praktik riil transaksi, demi menjamin kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Tulisan ini mengkaji bagaimana kewenangan ex officio hakim diposisikan sebagai instrumen perlindungan kepentingan terbaik anak, sekaligus menjaga keseimbangan antara larangan ultra petita dan tanggung jawab konstitusional peradilan.

Artikel ini merefleksikan pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia menuju keadilan yang lebih humanis, dengan membedah titik temu antara UU No. 1 Tahun 2023, nilai-nilai Maqasid al- Syari’ah, dan instrumen HAM internasional.

Putusan ini menegaskan peran pengadilan dalam menghadirkan keadilan yang tidak semata menghukum, tetapi juga menjaga keberlanjutan hubungan keluarga secara humanis dan berkeadilan.

Kegiatan ini memperkuat sinergi antara pengadilan, aparat penegak hukum, dan advokat dalam mewujudkan sistem peradilan yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.